Penyebab Industri Halal Indonesia Masih Ketinggalan Dibanding Malaysia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014. Dalam aturan anyar tersebut dikatakan bahwa tanggal 17 Oktober 2019 merupakan batas waktu implementasi Jaminan Produk Halal dalam bentuk sertifikat halal.

Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar mengatakan, selain implementasi sertifikasi halal, Indonesia masih perlu melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kinerja industri halalnya. Penciptaan ekosistem untuk industri halal masih harus terus dilakukan.

"Kenapa kita dengan Malaysia masih ketinggalan. Pertama ekosistem untuk halal industri itu harus kita ciptakan. Ini kan pekerjaan pemerintah, pemerintah daerah dan pusat," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (9/7).

Dukungan pemerintah juga harus ditopang oleh para pelaku usaha atau dunia bisnis. Keberanian para pelaku usaha untuk melakukan penetrasi ke industri halal sangat dibutuhkan. "Harus ada keberanian dan pengusaha Indonesia untuk mengambil peran di dalam produksi halal industri. Karena halal industri juga bisnis yang sangat besar," tegas dia.

"Bahkan kalau kita bisa mengekspor dari pada kita mengimpor menurut saya ini salah satu yang positif. Malaysia sudah punya ekosistem yang relatif maju dari kita dan juga pengusahanya relatif berani berusaha di bidang halal industri," imbuh Sapta.

Hal berikut adalah penerapan aturan. Menurut dia, jika pemerintah sudah mengesahkan aturan terkait sertifikat halal, maka harus betul-betul diterapkan di lapangan. "Berikutnya aturan. Mereka sudah mulai lama ditegakkan. Kalau harus ada pemisahan mana yang halal mana yang tidak sehingga konsumen bisa memilih," ungkapnya

"Yang terakhir yang paling penting adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat tinggi. Tidak hanya masyarakat muslimnya untuk membeli produk halal masyarakat non-muslim juga punya kesadaran," tandasnya.