Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024

Pemerintah mengumumkan **kenaikan anggaran bansos** menjadi lebih dari Rp110 triliun pada 2025, menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kelompok rentan.

Penebalan Bansos disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

Belanja pemerintah pusat meningkat dibanding periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai program bansos yang akan cair mencakup bantuan untuk keluarga kurang mampu hingga biaya pendidikan untuk para siswa.

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) pada Februari tahun 2025.

Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024

Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.

Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.

Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.

Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.

Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial memastikan setiap tiga bulan akan melakukan pemutakhiran data penerima bansos.

Kantor Pos Baturaja sukses menyalurkan bansos PKH dan BPNT kepada 2.374 KPM di OKU Raya. Penyaluran bansos ini menjaga daya beli masyarakat dan mendorong ekonomi nasional. Cari tahu rinciannya di sini!

Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan komitmennya mendukung perluasan proyek percontohan Digitalisasi Bansos Banjarmasin pada tahun 2026, demi penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokus piloting digitalisasi bansos 2026 di Sulawesi Barat, menjadikannya percontohan nasional untuk penyaluran yang lebih akurat dan transparan.

Menteri Sosial umumkan uji coba Bansos Digital di Banyuwangi September 2025. Proyek percontohan ini diharapkan wujudkan transparansi dan efisiensi, serta berpotensi hemat Rp14 triliun per tahun.

Suahasil menjelaskan bahwa hingga saat ini, total belanja bansos baru mencapai Rp48,8 triliun, atau sekitar 32,6 persen dari total.

Anggaran belanja bansos hingga Februari digunakan untuk berbagai program, di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).