Pengamat: Rencana Pengecualian Ganjil-Genap untuk Taksi Online Kurang Bijak

Senin, 12 Agustus 2019 17:26 Reporter : Merdeka
Pengamat: Rencana Pengecualian Ganjil-Genap untuk Taksi Online Kurang Bijak Kemacetan. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pemerintah DKI Jakarta sedang mempertimbangkan untuk tidak memberlakukan sistem ganjil genap untuk taksi online. Sebab, angkutan umum yang mendapatkan pengecualian dari sistem ganjil genap hanya untuk bernomor polisi warna kuning saja. Sedangkan taksi online tidak memiliki tanda untuk membedakan dengan kendaraan pribadi.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai bahwa rencana peraturan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut kurang bijak. Jika peraturan mengenai taksi online ini nantinya tidak dikenakan sistem ganjil genap, maka semua pemilik mobil pribadi akan mendaftarkan diri sebagai taksi online.

Dia mengatakan bahwa Kemenhub seharusnya lebih memikirkan keberadaan transportasi umum di Indonesia yang mulai kolaps.

"Semestinya Kemenhub sekarang lebih bijak untuk memikirkan keberadaan transportasi umum di Indonesia yang sudah kolaps. Percuma daerah buat program kebijakan transportasi," ucap Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (12/8).

Dalam pandangannya, Kemenhub harus lebih serius memperhatikan layanan transportasi umum di daerah. Hal ini bertujuan agar pengeluaran masyarakat tidak besar untuk mobilitas kesehariannya. Dengan begitu, negara juga akan diuntungkan, seperti hemat BBM, angka kecelakaan menurun, dan kemacetan lalu lintas di beberapa kota bisa terselesaikan.

Selain itu, dia menilai bahwa kinerja Kemenhub sangat lambat dan tidak peduli terhadap keterpurukan transportasi umum di daerah. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi dengan kisaran 25-35 persen dari pendapatan bulanannya.

"Ini sungguh tidak ideal. Di negara lain, rata-rata sudah di bawah 10 persen. Bandingkan dengan negara lain yang berlomba-lomba untuk memperbaiki layanan transportasi umum. Sementara di Indonesia, transportasi umum dibiarkan mati selamanya," jawabnya.

Djoko juga menyatakan jika upaya penataan mengenai transportasi umum memang ada, tetapi sangat lamban. Bahkan, program penataan untuk enam kota akan gagal jika Kemenhub tidak serius membenahi transportasi umum. Dia juga mempertegas bahwa kinerja transportasi umum di Jakarta bukan representasi kondisi transportasi umum di Indonesia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan jika pihaknya sedang melakukan pembahasan mengenai pemberlakuan sistem ganjil genap untuk taksi online.

Sebab, yang mendapatkan pengecualian dari sistem ganjil genap hanya untuk angkutan umum yang bernomor polisi warna kuning saja. Namun, untuk taksi online tidak memiliki tanda untuk membedakan dengan kendaraan pribadi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar taksi online dapat beroperasi seperti taksi konvensional ketika pelaksanaan sistem ganjil genap.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memberlakukan perluasan sistem ganjil genap pada 12 Agustus-6 September 2019. Terdapat 16 perluasan ruas dalam sistem ganjil genap kali ini.

Ganjil genap diberlakukan pada Senin sampai Jumat, kecuali hari libur, pada pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-21.00 WIB. Ia menyatakan jika uji coba tersebut akan dilakukan pada koridor tambahan saja.

Reporter: Rhandana Kamilia [idr]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini