Pemprov Kalbar Terapkan Strategi 4K Jaga Daya Beli Masyarakat Jelang Hari Besar Keagamaan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengambil langkah proaktif dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Strategi 4K diterapkan untuk mengendalikan laju inflasi di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan guna memastikan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menjelaskan bahwa momentum perayaan Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri 1447 Hijriah seringkali memicu lonjakan permintaan bahan pokok. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga komoditas di pasar. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Penerapan Strategi 4K ini mencakup kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, kestabilan harga, dan komunikasi efektif. Inisiatif ini diharapkan dapat menekan tekanan inflasi yang diperkirakan meningkat pada tahun 2026. Tujuannya agar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tidak terbebani.

Strategi 4K yang diusung Pemprov Kalbar merupakan pendekatan komprehensif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pilar pertama adalah kelancaran distribusi, memastikan barang kebutuhan pokok dapat sampai ke seluruh wilayah tanpa hambatan. Ini krusial untuk menghindari penumpukan atau kelangkaan di satu daerah.

Pilar kedua berfokus pada ketersediaan pasokan. Pemerintah berupaya memastikan stok bahan pokok mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat, terutama saat hari besar keagamaan. Ketersediaan stok yang aman sangat penting agar harga tidak melonjak dan membebani masyarakat.

Kestabilan harga menjadi pilar ketiga dalam Strategi 4K. Pemprov Kalbar berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau dan mengintervensi jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Stabilitas harga penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Terakhir, komunikasi efektif merupakan pilar keempat. Komunikasi yang transparan dan akurat kepada publik diharapkan dapat mengelola ekspektasi masyarakat. Hal ini juga mencegah kepanikan yang dapat memperburuk situasi inflasi.

Inflasi Kalimantan Barat berhasil dijaga pada level rendah dan stabil sepanjang tahun 2025, yakni 1,85 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas upaya pengendalian inflasi sebelumnya.

Namun, memasuki tahun 2026, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat. Risiko kenaikan harga diproyeksikan mencapai sekitar 3,33 persen. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor eksternal dan internal yang perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah.

Gangguan produksi pangan akibat cuaca ekstrem dan potensi gagal panen menjadi penyebab utama tekanan inflasi. Selain itu, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, emas perhiasan, hingga tarif angkutan udara turut berkontribusi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar mencatat inflasi tahunan pada Januari 2026 mencapai 3,33 persen.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG/SPPG) juga diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan beras, telur, dan daging ayam. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan tetap mencukupi agar tidak memicu gejolak harga yang lebih besar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengidentifikasi beberapa komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, serta emas perhiasan. Beberapa wilayah seperti Sambas, Kapuas Hulu, Melawi, dan Kubu Raya bahkan sudah mencatat kenaikan harga pada daging ayam ras dan LPG bersubsidi.

Untuk mengantisipasi kelangkaan energi rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, Pemprov mengusulkan tambahan distribusi. Langkah ini diambil menjelang bulan Ramadhan, periode di mana konsumsi LPG cenderung meningkat. Upaya ini diharapkan dapat mencegah kekurangan pasokan di masyarakat.

Kepala daerah kabupaten/kota diminta aktif memantau stok dan harga bahan pokok di wilayah masing-masing. Mereka juga diinstruksikan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap potensi kelangkaan. Penguatan kerja sama pasokan antarwilayah, khususnya daerah yang mengalami defisit, menjadi kunci penting.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menekankan bahwa operasi pasar hanya solusi jangka pendek. Penguatan produksi pertanian dan peternakan menjadi kunci utama menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas produksi diperlukan agar pasokan terjamin dan inflasi tidak terus berulang setiap momen hari besar.

Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Doni Septadijaya, menyatakan inflasi Kalbar masih relatif terkendali dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Meskipun demikian, ada pengaruh efek basis rendah pada periode sebelumnya.

Doni Septadijaya juga menilai pentingnya pengendalian inflasi inti serta komunikasi publik yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mengelola ekspektasi masyarakat secara efektif. Komunikasi yang baik dapat mencegah spekulasi dan kepanikan yang tidak perlu di pasar.

Pemprov Kalbar bersama Bank Indonesia, BPS, dan pemerintah kabupaten/kota menargetkan sinergi pengendalian inflasi. Melalui Strategi 4K, mereka berupaya menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Ini dilakukan selama rangkaian hari besar keagamaan yang akan datang.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat merayakan hari besar keagamaan dengan tenang tanpa khawatir akan lonjakan harga yang signifikan. Fokus pada produksi dan distribusi yang efisien akan menjadi penentu keberhasilan jangka panjang.

Sumber: AntaraNews