Pemerintah Bantah Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi, Anak Buah Luhut: Kita Fokus Peningkatan Kualitas

Bahlil mengingatkan masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga BBM dan memperkuat distribusi energi nasional, merespons isu kenaikan harga yang sempat memicu kekhawatiran masyarakat.

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.

Peluncuran BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur untuk mengatasi polusi udara.

Sebaliknya kata Luhut, ke depan penjualan BBM akan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.

Cak Imin hanya akan memaksimalkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.

Kementerian ESDM menegaskan Harga BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah bergejolak.

Bahlil memastikan bahwa kas negara masih kuat untuk menjaga agar harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 nanti.

Dalam kasus tersebut, polisi menyita satu unit kendaraan modifikasi, enam galon berisi solar subsidi dengan total sekitar 180 liter.

Modus pelaku yang dilakukan dengan melakukan pembelian bio solar dan pertalite di SPBU nantinya untuk dijual kembali ke sektor industri.

BPH Migas memastikan ketersediaan dan penyaluran Stok BBM Jawa Barat aman setelah pemantauan di Garut, Pangandaran, dan Banjar, sekaligus mengawal distribusi subsidi agar tepat sasaran, mencegah panic buying.

Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

Pengetatan pembelian BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024, tetapi belum siap.

Pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

pemerintah saat ini tengah fokus untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur.

Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.