Pakaian bekas impor masih merajalela masuk Indonesia

Sabtu, 17 Februari 2018 14:17 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Pakaian bekas impor masih merajalela masuk Indonesia pasar pakaian bekas impor. ©2014 Merdeka.com/irwanto

Merdeka.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton, mengemukakan pakaian bekas impor bebas masuk ke Nusa Tenggara Timur. Padahal, pemerintah sudah melarangnya.

"Kami temukan pakaian bekas impor banyak yang lolos masuk ke NTT padahal pemerintah sudah melarangnya lewat Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 dan ketentuan umum lainnya di bidang impor," kata Darius dikutip dari Antara Antara di Kupang, Sabtu (17/2).

Dia mengatakan, kondisi tersebut diketahui setelah berdiskusi dengan pihak Kantor Bea Cukai di Maumere, Flores dan Kupang beberapa waktu lalu. Menurutnya, pakaian bekas impor atau dikenal rombengan yang selama ini dijual di pasar-pasar di NTT merupakan pakaian yang dilarang.

Selain berpotensi menyebarkan penyakit menular, masuknya pakaian bekas impor tersebut ikut mengurangi daya saing industri pakaian dalam negeri. "Sehingga ini menjadi pertanyaan besar, kenapa barang-barang yang sudah dilarang ini bisa lolos masuk ke Indonesia dan NTT," katanya.

Dia menjelaskan, banyak barang-barang bekas impor yang lolos masuk ke provinsi setempat karena dugaan kuat adanya pemalsuan dokumen. Barang dibuat seolah-olah produk lokal dan bukan impor oleh administrator pelabuhan. Sementara itu, pihak yang mengeluarkan dokumen kapal itu dari Syahbandar dan otoritas di pelabuhan asal.

Darius mengatakan, pihak Bea Cukai tidak bisa menindak karena dokumen kapalnya berupa barang lokal, meskipun faktanya merupakan barang-barang impor. "Pihak Bea Cukai tidak berwenang menyita dan menangkap karena mereka hanya berwenang jika pakaian impor," katanya.

Untuk itu, pihaknya terus mendukung pihak Bea Cukai menegakkan regulasi terkait barang-barang produk impor yang sudah dilarang pemerintah. "Intinya pakaian bekas impor yang ada di pasaran di NTT itu dilarang, sehingga instansi berwenang harus menindak tegas setiap pemasok, jangan ada main mata," katanya.

[bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini