Menteri Siti Nurbaya dituding hambat kemajuan industri migas RI

Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar menyebut bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi salah satu kendala dalam kegiatan operasi hulu migas Tanah Air. Banyak aturan dari kementerian yang menyulitkan pelaku usaha.

"Menyangkut masalah perizinan. Izin kebanyakan. Salah satu jadi kendala kita itu di KLHK," kata Arcandra dalam acara sosialisasi Gross Split di Jakarta, Senin (8/5).

Arcandra mengakui sudah sering mengajak Menteri LHK Siti Nurbaya untuk berdiskusi menyelesaikan masalah ini. Namun, pihak KLHK belum juga paham, terutama mengenai prinsip-prinsip operasional minyak atau petroleum operation.

Arcandra menegaskan, KLHK masih banyak menerbitkan izin seperti Amdal dan lain-lain. "Sementara mereka mungkin belum tentu mengerti petroleum operation. Ada gap pengetahuan," ucap dia.

Arcandra berharap agar pihak KLHK bisa membuat wadah komunikasi untuk membagi ilmu guna menyelesaikan masalah ini. Harapannya, aturan yang menyulitkan bisa disederhanakan.

"Misalnya ini domain ada sesuatu yang mestinya Kementerian lain bisa mengerti bahwa oil and gas itu ada beda sedikit. Apakah nanti akan berujung bahwa KKKS bukan agen untuk ngurus izin."