Menaker Soal Virus Corona: 38.000 TKI di China, 78.000 Taiwan, 63.000 Hong Kong Sehat

Kementerian Tenaga Kerja besok akan mengumumkan pusat layanan informasi terkait pencegahan penyebaran virus corona. Layanan Hotline ini dibuat untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang ada di China, Hong Kong dan Taiwan.

Tujuannya agar mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa terganggu. Sehingga bila terjadi masalah bisa mencari informasi langsung ke pusatnya. Layanan Hotline ini akan aktif selama 24 jam.

"Kalau ada masalah bisa hubungi langsung hotline itu," kata Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2).

Menteri Ida mengatakan hingga saat ini ada 38.000 WNI yang bekerja di China. Lalu 78.000 WNI bekerja di Taiwan dan 63.000 WNI di Hong Kong. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Atase Ketenagakerjaan di wilayah setempat untuk perkembangan lebih lanjut.

"Alhamdulillah mereka dalam kondisi sehat, mudah-mudahan terus sehat, tidak terpapar virus corona," kata Menteri Ida.

Jika mereka ingin kembali ke Indonesia, maka mereka harus mengikuti serangkaian pemeriksaan standar dari Kementerian Kesehatan. Terutama WNI dari China, negara asal virus corona.

Pemerintah Bentuk Pusat Informasi Penanganan Virus Corona

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membahas tindak lanjut pencegahan penyebaran virus corona dari Wuhan di China. Dalam rapat tersebut dibahas dua kebijakan.

Pertama membentuk layanan informasi di tiap isu. Misalnya tentang layanan informasi penerbangan maskapai. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan informasi. "Jadi akan jelas (masyarakat) harus menelfon siapa dengan nomor berapa," kata Menteri Retno.

Menteri Retno menyebut saat ini Kementerian Kesehatan juga sudah membuka posko di Natuna. Mereka juga menyertakan nomor telpon yang bisa dihubungi oleh masyarakat.

Kedua, isu yang dibahas terkait dampak dari situasi yang sedang terjadi. Dalam kondisi ini sektor pariwisata jadi yang pertama mengalami pergolakan. "Terdampak nomor satu adalah pergerakan manusia maka yang terdampak pariwisata," kata Retno.

Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara juga telah membatasi pergerakan manusia. Maka, sudah barang tentu akan berdampak di sektor pariwisata.