LIVE

Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana

Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.

indonesia emas 2045
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana (merdeka.com)

Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi © 2023 maverick

Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut, Indonesia Emas 2045 diperkirakan tidak akan bisa tercapai jika Pemerintah tidak sigap dalam menentukan kebijakan di tengah ketidakpastian saat ini.

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi © 2023 maverick

Menurutnya, di dalam kepastian akan selalu ada ketidakpastian. 

Kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Sebab krisis jaraknya semakin lama semakin pendek. Bahkan diperkirakan 2024 itu pasti ada krisis, begitupun untuk tahun 2025 juga diprediksi masih akan ada krisis.

"Sehingga kalau kita melihat hal ini, tentu saja di dalam ekonomi itu ada 3: pelaku, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah atau regulator. Nah, regulator atau pemerintah tentu saja dengan ketidakpastian ini harus membuat kebijakan yang lebih cepat," kata Aviliani dalam Diskusi Publik 'Evaluasi dan Perspektif Ekonom Perempuan INDEF terhadap Perekonomian Nasional, Kamis (28/12/2023).

Dia menilai, selama ini yang Pemerintah Indonesia lakukan dalam menentukan kebijakan yakni berbasis aturan (rule based).

Penentuan kebijakan berbasis aturan ini seringkali merugikan. 

Karena dalam proses pengambilan kebijakannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Padahal dalam menghadapi suatu krisis dan ketidakpastian dibutuhkan kebijakan yang cepat.

"Nah, rule base ini seringkali merugikan diri kita sendiri. Kenapa? karena kalo rule base itu proses di dalam pengambilan kebijakannya sangat panjang. Padahal krisis itu terjadi makin lama makin pendek yang membutuhkan kebijakan lebih cepat," ujarnya.

Merdeka.com

Oleh karena itu, dia melihat banyak kebijakan yang ada justru bisa terus merugikan. Akibatnya, Pemerintah Indonesia kehilangan momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lantaran dalam membuat kebijakannya tidak fleksibel.


"Ke depan, undang-undang harus makin sedikit jumlahnya. Undang-undang sifatnya hanya besaran saja, tapi harusnya nantinya pada level kebijakan entah itu SE, entah itu terkait dengan kebijakan Kementerian," ujar Aviliani.

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi © 2023 maverick

"Jadi tidak selalu harus apa-apa itu undang-undang, kalau itu tidak dilakukan, kita akan selalu ketinggalan momentum, sehingga Indonesia Emas 2045 tidak akan bisa tercapai," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Siti Nur Azzura
Editor Siti Nur Azzura
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tri Tito Karnavian Harap Kerajinan Indonesia Mendunia

{{caption}}
Jenderal Polisi Aktif Tersangka Korupsi MBG Menjabat Sekretaris Deputi BGN

{{caption}}
Pramono Lanjutkan Penataan Kali Grogol, Kemanggisan Ditarget Bebas Banjir

{{caption}}
KKB Bakar Pesawat di Yahukimo, Polisi Siapkan Evakuasi Pilot dan Penumpang

{{caption}}
Terbakar Cemburu, Suami Bunuh Istri dengan Martil

{{caption}}
Ini Bunyi Aturan Baru soal Galian Lubang di Jakarta

Topik Terkait
{{caption}}
Pengamat: Respons Cepat Kebijakan Indikator Kematangan Pemerintah Hadapi Krisis Ekonomi

Pengamat politik Fernando Emas menekankan pentingnya respons cepat kebijakan pemerintah sebagai indikator kematangan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang kian kompleks.

PHK
{{caption}}
Pemerintah Perluas Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Fondasi Visi Indonesia Emas 2045

Pemerintah gencar perluas penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagai fondasi adaptasi kebijakan pembangunan demi Visi Indonesia Emas 2045 dan hadapi tantangan global.

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
{{caption}}
Jokowi Bicara soal Fleksibilitas: Jangan Terlalu Banyak Aturan Membelenggu

Kepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.

Presiden Jokowi
{{caption}}
BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat Lewat Health Fun Run

BPJS Kesehatan memperingati HUT ke-58 dengan menggelar Health Fun Run, mengajak seluruh lapisan masyarakat membudayakan hidup sehat demi memperkuat Program JKN dan mencegah penyakit kronis sejak dini.

bpjs kesehatan
{{caption}}
Satu Data Kesehatan Surabaya: Transformasi Layanan Medis Menuju Indonesia Emas 2045

Pemerintah Kota Surabaya mengintegrasikan 69 rumah sakit dalam sistem Satu Data Kesehatan Surabaya, sebuah langkah revolusioner untuk meningkatkan efisiensi layanan medis dan menyelamatkan nyawa.

dinas kesehatan surabaya
{{caption}}
Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025: Kemenekraf Perkuat Ekonomi Kreatif Daerah

Kemenekraf mendorong pemerintah daerah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025, regulasi baru yang menjadi pedoman penting bagi pengembangan di daerah.

desa kreatif
{{caption}}
Adkasi Usulkan Revisi UU Pemda, Dorong Penguatan Otonomi Daerah untuk Kemajuan Nasional

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mengusulkan **Revisi UU Pemda** Nomor 23 Tahun 2014 demi memperkuat otonomi daerah dan kapasitas fiskal, vital untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

adkasi
{{caption}}
Pakar UNAND Rekomendasikan Dadih, Pangan Lokal Minang, untuk Pencegahan Tengkes pada Ibu Hamil dan Anak

Pakar gizi UNAND, Prof. Helmizar, menyoroti potensi dadih, fermentasi susu kerbau khas Minang, sebagai solusi efektif dalam upaya pencegahan tengkes serta peningkatan gizi ibu hamil dan anak.

dadih
{{caption}}
Akademisi UPN Veteran Yogyakarta Apresiasi Paparan Prabowo Subianto: Pahami Aliran Bernegara

Akademisi UPN Veteran Yogyakarta memberikan apresiasi terhadap Paparan Prabowo Subianto yang dinilai mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai aliran bernegara. Simak selengkapnya!

akademisi upn
{{caption}}
Indef Usulkan Masa Transisi Pungutan PPh Marketplace, Antisipasi Kesiapan UMKM

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.

digitalisasi usaha
{{caption}}
Ekonom: Penilaian MSCI Dorong Reformasi Pasar Modal Indonesia Berkelanjutan

Penilaian MSCI terhadap pasar modal Indonesia dianggap sebagai dorongan untuk melanjutkan reformasi, bukan sinyal penurunan daya tarik fundamental. Ekonom menyoroti kekuatan ekonomi domestik dan perlunya perbaikan berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan i

abra talattov
{{caption}}
Ulasan MSCI Indonesia 2026: Indef Tegaskan Pasar RI Tetap Relevan Bagi Investor Global

Ekonom Indef, Abra Talattov, menegaskan ulasan MSCI Indonesia 2026 mempertegas posisi pasar modal Indonesia yang tetap relevan dan menarik bagi investor global, didukung fundamental ekonomi kuat.

abra talattov
{{caption}}
Indef Desak Integrasi Kuat Industri Halal dan Keuangan Syariah untuk UMKM

Kepala CSED Indef, Nur Hidayah, menyoroti pentingnya integrasi Industri Halal dan Keuangan Syariah yang masih berjalan sendiri-sendiri, padahal sinergi keduanya krusial untuk menguatkan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM.

bpjph
{{caption}}
Indef Usul Mobil Listrik Kena Pajak Progresif, Ini Alasannya

Pencabutan insentif pajak untuk kendaraan listrik dianggap krusial karena dapat menghambat proses transisi menuju penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

berita update
{{caption}}
INDEF: Biofuel Jadi Jembatan Penting Transisi Energi Menuju Era Kendaraan Listrik

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai biofuel sebagai jembatan strategis dalam transisi energi, mengurangi ketergantungan BBM sebelum adopsi masif kendaraan listrik.

bbm fosil