Kini Ada Indeks Kualitas Kebijakan 2025: Kebijakan Pemerintah Tak Hanya Bagus di Atas Kertas, tapi Harus Berdampak

Kebijakan yang efektif menjadi dasar penting bagi keberhasilan program pembangunan di tingkat nasional. Kebijakan yang baik tidak hanya terlihat menarik di atas kertas, tetapi juga harus melalui proses perumusan yang tepat, pelaksanaan yang konsisten, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi alat yang strategis untuk mengevaluasi seberapa profesional, sistematis, dan berbasis bukti (evidence based policy) proses penyusunan kebijakan tersebut dilakukan. Selain itu, IKK juga menekankan pentingnya kolaborasi dan inklusivitas, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan pencapaian hasil pembangunan yang diharapkan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, saat memberikan sambutan dalam acara Kick Off Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025.

Pengalaman dari berbagai negara seperti Selandia Baru menunjukkan pentingnya penerapan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk menilai biaya, manfaat, risiko, dan alternatif kebijakan. Dengan cara ini, mereka dapat menghasilkan kebijakan yang transparan dan berbasis data, serta mengurangi regulasi yang tidak perlu.

Di sisi lain, Singapura menerapkan prinsip occam's razor dalam proses pembuatan kebijakan, yang mengedepankan kesederhanaan namun tetap memiliki dampak signifikan bagi negara.

"Kita melihat negara maju senantiasa ditunjang dengan kebijakan publik yang berkualitas yang mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa terutama dalam menghadapi perubahan global," ungkapnya.

Muhammad Taufiq juga mendorong semua instansi pemerintah untuk aktif berpartisipasi dalam pengukuran kualitas kebijakan tahun 2025. Hasil dari pengukuran ini diharapkan dapat menjadi masukan langsung kepada Presiden, sebagai dasar untuk menilai instansi pemerintah yang memiliki komitmen kuat dalam memperbaiki kualitas kebijakan demi kontribusi terhadap pencapaian pembangunan nasional.

Kepala LAN juga menekankan bahwa pengukuran kualitas kebijakan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari Asta Cita ke-7 dalam visi dan misi Presiden, yaitu memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi.

Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dengan kata lain, perbaikan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknokrasi, tetapi juga merupakan bagian dari agenda strategis nasional guna menciptakan birokrasi yang bersih, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.

Di sisi lain, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, menekankan pentingnya memiliki kebijakan yang berkualitas, terintegrasi, berbasis bukti, dan berfokus pada hasil.

Dia mengajak semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari usaha untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Selain itu, hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih sehat dan profesional dengan memperkuat peran analis kebijakan, peneliti, dan perencana di dalam organisasi masing-masing.

"Jadikan pengukuran kualitas kebijakan sebagai cermin dan kompas untuk melihat posisi dan kualitas kebijakan kita saat ini dan navigasi untuk menentukan arah perbaikan yang sistematis dalam mendorong reformasi birokrasi berdaya saing," tambahnya.

Sementara itu, Widhi Novianto, selaku Direktur Bidang Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, memaparkan lima instrumen yang telah diperbarui dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Instrumen tersebut mencakup kebijakan yang menjadi objek pengukuran, yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis dari instansi pemerintah pusat maupun daerah. Setiap instansi pemerintah diminta untuk mengajukan tiga kebijakan yang akan diukur.

Selain itu, pertanyaan dalam instrumen ini dirancang menjadi lebih sederhana dan mampu menunjukkan hasil atau dampak dari kebijakan yang diambil. Dokumen bukti dukung yang diperlukan juga lebih konkret, mudah dipenuhi, dan tidak memiliki penafsiran ganda, serta harus aktual dan lebih valid.

Instrumen terakhir yang diperkenalkan adalah adanya tahap umpan balik bagi semua instansi pemerintah, yang memberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki bukti dukung yang dapat mempengaruhi nilai akhir.

"Untuk instansi yang mengalami kesulitan dalam proses pengukuran IKK tahun 2025, LAN menyediakan layanan konsultasi dan permohonan informasi melalui layanan hotline sobat bijak di nomor WhatsApp: 0821 2550 0053 atau melalui email di ikk@lan.go.id. Harapannya, dengan berbagai kemudahan akses informasi ini, partisipasi instansi pemerintah dalam pengukuran IKK tahun 2025 dapat meningkat," ujarnya.