Kepala BPH Migas Apresiasi BBM Satu Harga di Nusa Penida yang Sudah IT Nozzle 100 %

Merdeka.com - Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa didampingi Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas I Ketut Gede Aryawan bersama Sales Area Manajer (SAM) MOR V PT Pertamina (Persero) Ferry Pasalini, Sales Branch Manager (SBM) I Denpasar Arnaldo Andika Putra, SBM III Buleleng Bangli Tri Cahyo, & SBM IV Badung Gianyar Warih Wibowo meninjau SPBU Kompak 56.807.09 di Jalan Raya Toya Pakeh, Nusa Penida, Klungkung, Bali. SPBU ini merupakan SPBU BBM 1 Harga pertama yang telah menerapkan sistem digitalisasi atau IT Nozzle secara menyeluruh dengan mencatat Nomor Polisi kendaraan yang mengisi BBM.

Dalam kesempatan tersebut SAM MOR V PT Pertamina (Persero) Fery Pasalini menjelaskan bahwa SPBU BBM 1 Harga tersebut memiliki tanki untuk menyimpan BBM dengan kapasitas 40 sampai 45 KL. Dalam setahun selalu terjadi anomali dalam 2 bulan yaitu pada bulan November dan Desember dikarenakan air surut sedemikian rendah sehingga kapal tidak bisa masuk di SPBU tersebut yang berlokasi di Pulau Ceningan. Seperti pada awal Desember tahun 2020 kemarin, Kapal pengangkut BBM mencoba mengirim BBM ke Ceningan, tetapi ternyata masih belum bisa masuk. Pada bulan tersebut stock BBM yang tersimpan akan menjadi tumpuan. Masyarakat di Ceningan akan datang sendiri dengan perahu-perahu kecil, dengan membawa rekomendasi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Lebih lanjut Fery mengungkapkan Februari nanti, kontraktor BUMN PT Nindya Karya akan membangun pelabuhan segitiga Sanur di Ceningan. "Semoga dengan adanya Dermaga itu tidak menjadi masalah lagi untuk pengantaran suplai BBM serta menjadikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan penyaluran BBM secara optimal," jelas Fery.

Menjawab pertanyaan Kepala BPH Migas terkait dengan pendirian Pertashop, Fery menyampaikan bahwa di Nusa Penida sampai saat ini belum ada Pertashop. Menurutnya sudah ada yang mengajukan akan tetapi masih dipertimbangkan mengingat penjualan pertamax di SPBU Nusa Penida juga rata- rata baru 500 liter perhari.

Kemudian terkait IT Nozzle Fery menjelaskan bahwa SPBU BBM 1 Harga di Nusa Penida ini telah dipasang dan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) atau Solar Subsidi telah tuntas 100% pencatatan nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM. Sedangkan untuk Jenis BBM Penugasan (JBKP) premium masih di bawah 5% karena baru dimulai pertengahan Desember seiring terkoneksinya IT Nozzle.

Lebih jauh dijelaskan Fery bahwa saat ini populasi SPBU di Provinsi Bali yang telah menerapkan IT Nozzle mencapai 93,86% (dengan status BAST sebanyak 178 SPBU), sedangkan untuk keseluruhan di wilayah pemasaran Pertamina Regional Jatim Balinus sudah mencapai 95,3%. Sebagai upaya penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran, pencatatan Nopol JBT di Bali mencapai 97.7 % dari keseluruhan transaksi dan untuk JBKP mencapai 64.5%. Pada bulan Desember kemarin, PT. Pertamina (Persero) memberikan reward ke SPBU yang tertinggi pencapaiannya dalam penerapan IT Nozzle. Diharapkan reward itu dapat dirasakan oleh operator SPBU juga, sehingga mereka lebih semangat lagi.

Menanggapi Hal tersebut Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa memberikan apresiasi kepada SPBU BBM 1 Harga di Nusa Peninda yang telah 100% menerapkan IT Nozzle dan pencatatan nomor Polisi. "Kami (BPH Migas) salut dan bangga, ini merupakan satu-satunya SPBU BBM 1 Harga yang telah menerapkan IT Nozzle dari 253 SPBU Program BBM 1 Harga diseluruh Indonesia yang telah beroperasi," ungkap Ifan, sapaan M Fanshurullah Asa.

Ifan mengharapkan hendaknya seluruh SPBU reguler secara khusus di provinsi Bali, dan secara umum di seluruh Indonesia sudah dapat menerapkan IT Nozzle.

Ke depan, imbuh Ifan, IT Nozzle itu idealnya dilengkapi dengan video analitik yang mencatat nomor polisi secara otomatis. Walaupun saat ini masih pencatatan manual, secara bertahap harus terus ditingkatkan. Lebih lanjut Ifan menyampaikan setiap bulannya BPH Migas melalui sidang komite setidaknya menetapkan sekitar Rp1,25 triliun karena total solar subsidi APBN sekitar Rp15 triliun/tahun untuk dasar pembayaran subsidi BBM oleh Kementerian Keuangan. Karena sesuai regulasi dasar pembayaran subsidi dan penugasan berdasarkan hasil verifikasi volume oleh BPH Migas.

"Jadi penerapan IT SBPU menjadi kunci dan keharusan dan opsinya hanya dengan mencatat nopol atau idealnya dipasang video analitik. Ke depan ada titik kondisi dimana apabila pencatatan nopol tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi tidak akan dibayar sebab verifikasi final itu kuncinya sampai pencatatan nopol," tegas Ifan.

Terkait SPBU di Nusa Penida ini menurut Ifan walaupun statusnya BBM 1 Harga, tetapi berdasarkan penilaiannya ternyata tidak masuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terpencil). Oleh karena itu ke depan akan disesuaikan dan diubah menjadi reguler, sehingga tidak berlaku lagi Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Pecepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT dan JBKP secara Nasional. Sebab di Indonesia Timur, wilayah yang lebih memerlukan banyak yang mengajukan pendirian BBM 1 Harga.

Ifan juga menyampaikan Menteri ESDM meminta agar BBM satu harga ditambahkan jumlahnya menjadi 800 titik. Akan tetapi sesuai dengan SK Dirjen Migas KESDM Nomor 0008.K/15/DJM.O/2020 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian JBT dan JBKP Tahun 2020-2024 sebanyak 330 lokasi penyalur BBM 1 atau 500 titik secara total dari tahun 2017.

"BBM 1 Harga ini secara ekonomis tidak menguntungkan dan Pertamina sendiri subsidi silang, oleh karena itu saat ini sedang dibahas terkait kompensasi khusus yang mesti diterapkan," jelas Ifan.

SPBU Satu Harga Nusa Penida sehari-hari dalam operasinya selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Hal ini tentunya sebagai bentuk komitmen meminimalkan peluang penularan Covid-19 dimana wilayah Bali adalah destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Demikian juga Nusa Penida, sebuah pulau yang terletak di sebelah tenggara Bali yang dipisahkan oleh Selat Badung. Di dekat pulau ini terdapat juga pulau-pulau kecil lainnya yaitu Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan.