Kementerian Perhubungan Beri Sinyal Tarif Ojek Online Naik 2 Minggu Lagi

Minggu, 19 Januari 2020 09:54 Reporter : Idris Rusadi Putra
Kementerian Perhubungan Beri Sinyal Tarif Ojek Online Naik 2 Minggu Lagi Budi Karya Sumadi. ©2018 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa dalam waktu dua minggu ke depan akan ada penyesuaian tarif dari transportasi online (ojek online).

"Mungkin akan kita lihat dalam dua minggu ke depan, ya kalau mau adil ya sekitar satu bulan," kata Menhub Budi dikutip dari Antara, Minggu (19/1).

Dia menjelaskan dalam waktu dekat Kementerian Perhubungan akan mengajak diskusi dari pihak penyedia aplikasi dan juga dari pihak mitra pengemudi untuk membicarakan penyesuaian tarif tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, mengatakan ada beberapa faktor dalam penghitungan tarif transportasi online. Salah satu faktor yang menyebabkan kemungkinan kenaikan harga adalah adanya hitungan asuransi yaitu BPJS Kesehatan.

"Sebelumnya sudah ditinjau juga dalam aturan, dan mungkin juga kenaikan dianggap wajar, ya sudah tidak apa-apa, kita bicarakan," katanya.

1 dari 2 halaman

Tarif Berdasarkan Kemampuan Daerah

Sebelumnya, Perwakilan massa aksi Ojol Nusantara Bergerak dengan Kementerian Perhubungan RI sepakat soal pembahasan tarif ojek daring nantinya disesuaikan dengan kemampuan masing- masing kota atau provinsi bukan bersifat zonasi.

"Alhamdulillah Dirjen Perhubungan Darat setuju untuk mengembalikan tarif ke daerah dan sesuai daerah masing-masing. Artinya Gubernur atau Walikota akan menentukan tarif ojek online masing-masing," kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Kalimantan Timur Fadel Balher yang menjadi salah satu perwakilan.

Menguatkan pernyataan Fadel, Ketua GARDA Igun Wicaksono mengatakan dengan adanya kesepahaman terkait tarif bersama Pemerintah maka kesejahteraan pengemudi ojek daring di Indonesia diharapkan dapat meningkat.

Lebih lanjut Igun mengatakan jika penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan kemampuan masing- masing daerah baik di tingkat kota maupun provinsi maka akan ada kesesuaian pendapatan yang diinginkan oleh para pengemudi ojek daring.

"Zonasi itu ada yang ngerasa ketinggian atau kerendahan. Kalau disesuaikan dengan per provinsi artinya sudah disesuaikan dengan pendapatan masyarakat di daerah itu," kata Igun.

2 dari 2 halaman

Undang-Undang Khusus Ojek Online

Selain membahas sistem tarif, para perwakilan aksi Ojol Nusantara Bergerak itu pun berbincang mengenai UU yang dirancang khusus bagi para pengemudi ojek online.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta Kemenhub RI untuk mengurus salah satu aplikator ojek online bernama 'Maxim' yang sering ditemukan melanggar tarif yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan 348/2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Untuk Aplikasi.

Nantinya para perwakilan dari aksi Ojol Nusantara Bergerak akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama komisi V DPR RI untuk membahas UU khusus bagi kemitraan Pengemudi Ojek Online pada 9 Februari 2020. [idr]

Baca juga:
Demo Hapus Tarif Zona, Massa Ojek Online Datangi Kementerian Perhubungan
Tarif Terlalu Murah, Kantor Perwakilan Maxim di Solo Disegel Massa Ojek Online
Usia Didemo, Maxim Ajak Pengemudi Ojek Online di Solo Gabung
Menhub Budi Soal Perluasan Tarif Ojol: Sejauh Ini Orang Happy
Menhub Budi Tegaskan Kenaikan Tarif Ojek Online Bukan untuk Jabodetabek
Kemenhub akan Survei Kepuasan Pelanggan Terkait Penyesuaian Tarif Ojek Online

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini