Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendag klaim telah tindaklanjuti temuan BPK

Kemendag klaim telah tindaklanjuti temuan BPK Kementerian Perdagangan. ©2013 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim telah menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya dengan melakukan pengembangan sistem layanan untuk mengajukan permohonan izin ekspor impo‎r atau portal Inatrade.

Inspektur Jenderal Kemendag, Srie Agustina mengatakan, dari sembilan hasil temuan BPK, bisa dikelompokkan menjadi empat hal utama. Salah satunya soal kelengkapan dokumen persyaratan impor.

‎"Itu kan sudah dilakukan pengawasan, dan itu laporan yang namanya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester II 2017. Kalau dikelompokkan dari sembilan itu ada empat. Ini bahwa dokumen tidak lengkap persyaratannya, kemudian analisa data kebutuhan impor itu tidak didasarkan data," ujar dia di kawasan Kasablanka, Jakarta, Jumat (6/4).

Terkait temuan tersebut, lanjut Srie, BPK merekomendasikan agar Kemendag melakukan perbaikan dan pengembangan sistem dalam situs Inatrade. Hal tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Kemendag. Menurut dia, pengembangan situs Inatrade tersebut akan selesai pada Agustus 2018.‎

"Rekomendasi BPK agar kita memperkuat data dan membangun suatu sistem Inatrade, kalau persyaratan tidak lengkap sistem itu menolak. Itu kita lagi kembangkan," kata dia.

Srie menyatakan, temuan BPK tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa. Dia berharap hal tersebut tidak jadikan polemik.

"Itu sudah ditanggapi oleh Pak Menteri dan sebagian sudah ditindaklanjuti, dan dalam proses tindak lanjut dalam perbaikan, khususnya untuk membangun sistem portal Inatrade," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia
TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia

TKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Pejabat Pemkot Semarang, Sekda: Diminta Klarifikasi Terkait Anggaran
KPK Periksa Pejabat Pemkot Semarang, Sekda: Diminta Klarifikasi Terkait Anggaran

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin turut diperiksa KPK. Dia dimintai keterangan terkait allokasi anggaran Pemkot Semarang.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya