Kebijakan Satu Peta Terhambat Tumpang Tindih Lahan di Sumatra dan Kalimantan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memanggil Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin. Menko Darmin ingin ada tindak lanjut mengenai persoalan kebijakan satu peta yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Hasanudin mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya diminta menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan yang terjadi di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Sebab, berdasarkan peta indikatif tumpang tindih dari Informasi Geospasial Tematik (IGT) dua kawasan itu masih dalam masalah.
"Jadi peta indikatif tumpang tindih IGT-nya kan sudah keluar untuk kawasan Sumatera, dan Kalimantan. Tapi pak menko minta ini tindak lanjut SOP-nya bagaimana? Kita jadi mendiskusikan itu tapi belum selesai. Jadi kalau misalnya tumpang tindih kebun dengan hutan bagaimana tahapan-tahapannya," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/3).
Hasanudin mengatakan, untuk kawasan Kalimantan sendiri telah terjadi tumpang tindih lahan sebanyak 10.435.919 hektare (Ha) atau sebesar 19,3 persen. Kemudian, untuk di Sumatera sebanyak 6.473.872 Ha atau sebesar 13,3 persen. Adapun dari jumlah itu persoalannya sangat beragam.
"Tapi nanti ada yang tidak bermasalah, ada yang bermasalah dalam kondisi tertentu, bahkan ada indikasi masalah yang merah. nah yang merah ini bagaimana penyelesaiannya. Tadi dibicarakan lah," sebutnya.
Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi persoalan kebijakan satu peta tersebut, pihaknya akan melakukan sinkronisasi terhadap tumpang tindih lahan di dua kawasan tersebut. "Tadi kita juga membicarakan tindak lanjut sinkronisasi lah. Kan one map policy itu ada kompilasi, intergrasi, nah sesudah itu kan ada tumpang tindih, tumpang tindih ini harus disinkronkan," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur
Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Begini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaKepemilikan Lahan Prabowo Ternyata Pernah Dibongkar Jokowi Saat Debat Pilpres 2019
Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan yang berada di Aceh dan Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya