Kebijakan Satu Peta
-
Politik •Fakta Menarik: DPR Dorong Pembentukan Badan Reforma Agraria di Bawah Presiden untuk Atasi Konflik Lintas KementerianWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria demi menyelesaikan konflik agraria kompleks yang melibatkan lintas kementerian dan tumpang tindih kebijakan.
-
Politik •Peta Batas Desa: Bangka Barat Jadi Pelopor di Babel Cegah Sengketa WilayahPemkab Bangka Barat bagikan Peta Batas Desa yang telah disahkan untuk cegah sengketa wilayah, menjadi inisiatif pertama di Kepulauan Bangka Belitung. Simak detailnya!
-
Ekonomi •Kebijakan Satu Peta Percepat Pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi KhususKSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
-
Ekonomi •Prabowo Gantikan Jokowi di Peluncuran Kebijakan Satu Peta: Supaya Tidak Kaget Setelah Dilantik Jadi PresidenPrabowo hadir pada acara peluncuran itu setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewakili undangan Presiden.
-
Ekonomi •Presiden Jokowi Diminta Membuat Peta Potensi Investasi IndonesiaKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menggagas pembuatan satu peta investasi di Indonesia. Sebab, selama ini pihaknya merasa sulit untuk mempromosikan beberapa daerah yang dianggap berpotensi untuk datangkan investasi.
-
Ekonomi •Kebijakan Satu Peta Terhambat Tumpang Tindih Lahan di Sumatra dan KalimantanKebijakan satu peta telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Untuk kawasan Kalimantan sendiri telah terjadi tumpang tindih lahan sebanyak 10.435.919 hektare (Ha) atau sebesar 19,3 persen. Kemudian, untuk di Sumatera sebanyak 6.473.872 Ha atau sebesar 13,3 persen.
-
Ekonomi •Jokowi Soal Kebijakan Satu Peta: Ibu Sri Mulyani Punya Tanah Di Mana Saja KetahuanPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, dengan geoportal satu peta ini, maka setiap meter dari lahan di Indonesia akan terdata secara detail. Termasuk juga pemilik atau pemegang hak konsesi atas lahan tersebut
-
Ekonomi •Menko Darmin: Dari 514 kabupaten kota, cuma 40 punya rencana detail tata ruangMenteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan selama ini hanya 40 dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari 40 kabupaten tersebut, hanya 7 kabupaten kota yang memiliki peta digital yang dapat diakses oleh investor.