Merdeka.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tak menakut-nakuti masyarakat soal ancaman krisis ekonomi. Di beberapa kesempatan, krisis ekonomi digambarkan sebagai kiamat.

Jusuf Kalla mengatakan ini saat menyinggung potensi krisis ekonomi di berbagai negara belahan dunia. Termasuk, pengalamannya yang melewati berbagai macam krisis.

"Saya bilang pada Sri Mulyani, jangan takut-takuti orang tahun depan akan kiamat. Saya telepon, jangan begitu, jangan kasih takut semua orang," kata dia dalam peringatan 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, ditulis Sabtu (29/10).

Menurutnya, krisis itu tak sebatas ancaman dari negara lain. Sehingga dia meminta Sri Mulyani untuk bisa menghadapi ancaman krisis tersebut.

"Ini negara luas, kalau ada masalah, ya hadapi, kita jangan takut," tegasnya.

JK juga menyinggung soal potensi krisis pangan dan krisis energi. Untuk potensi krisis pangan, menurutnya Indonesia tak akan mengarah ke sana. Salah satu buktinya adalah banyaknya cadangan beras yang dimiliki.

Hal ini juga berlaku dari sudut pandang ketersediaan energi. Menurutnya, Indonesia berbeda dengan negara lain, salah satunya soal kepemilikan sumber energi.

"Beda kita dengan negara lain yang gak punya energi. Jadi kita harus optimis, kalau ada masalah, hadapi," ungkapnya.

Sri Muyani: Bukan Menakut-nakuti

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, prospek ekonomi global yang diprediksi 'gelap' oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) bukan menakut-nakuti. Namun itu bentuk suatu kewaspadaan.

Menkeu menyebut, tahun depan Indonesia diperkirakan masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi.Namun, di sisi lain tekanan akan muncul bertubi-tubi karena seperti apa yang disampaikan IMF bahwa tahun 2023 akan gelap.

"Itu yang disebutkan gelap, kalau saya mengatakan begitu saya dianggap menakut-nakuti, tapi sebetulnya enggak, hanya ingin menyampaikan bahwa risiko itu sangat ada dan oleh karena itu kita harus waspada," kata Menkeu dalam Leaders Talk Series #2 dengan tema ‘Indonesia Energy Investment Landscape’, Rabu (26/10).

Kendati begitu, Sri Mulyani menyampaikan, momentum pemulihan ekonomi Indonesia cukup baik. Pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan masih cukup kuat. Sri Mulyani berharap kuartal ketiga bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Namun, di kuartal IV-2022, pemerintah Indonesia harus waspada terhadap trend pelemahan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, APBN sebagai keuangan negara akan terus digunakan untuk menjaga ekonomi Indonesia. Namun, APBN sendiri juga harus tetap dijaga kesehatannya.

"Tahun 2020 tahun 2021 dan 2022 ini kita menghadapi pandemi yang luar biasa, yang kemudian kita harus melebarkan defisit dengan adanya undang-undang Nomor 2 atau Perpu Nomor 1 tahun 2020, kita mewujudkan apa yang yang disebut negara harus hadir pada saat ancaman muncul," jelas Menkeu.

Negara harus hadir artinya keuangan negara juga harus bekerja ekstrem sangat keras yang kemudian menimbulkan defisit yang sangat besar. Tapi hal itu, kata Menkeu bisa dijaga selama keuangan negara tetap relatif sehat dan kuat.

"Sehingga pada saat situasi-situasi tertentu periode-periode tertentu Kita harus bekerja keras, sesudah itu kita kembali harus menguatkan atau menyehatkan kembali," ujarnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com