Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk mengubah kembali waktu pelaksanaan lelang gula rafinasi menjadi awal tahun depan. Di mana sebelumnya, pemerintah merencanakan lelang gula rafinasi akan dilakukan pada 1 Oktober 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah memang melakukan penundaan sementara lelang gula rafinasi. Hal tersebut sudah dibahas bersama dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Mengenai gula rafinasi sudah dibahas ya, pokoknya ditunda dulu," ujar Darmin saat ditemui di Kawasan Industri Medan (KIM), Medan, Senin (2/10).

Darmin mengatakan, pemerintah masih akan terus membahas mengenai mekanisme pelaksanaan lelang tersebut. Sehingga, keputusan yang akan dikeluarkan nantinya tidak merugikan masyarakat.

"Nanti kami pelajari lagi bagaimana yang terbaik," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah menunda waktu pelaksanaan lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR) ke tanggal 8 Januari 2018. Penundaan tersebut diharapkan dapat memberikan waktu untuk meningkatkan jumlah peserta lelang, khususnya dari kalangan IKM, UKM, kelompok UMKM dan koperasi.

"Karena tujuan pelaksanaan lelang GKR adalah untuk menjamin pasokan bagi para pelaku usaha berskala mikro dan kecil, maka jumlah peserta lelang dari kelompok usaha tersebut perlu diupayakan untuk ditambah," ujar Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi di Jakarta, Selasa (26/9).

Bachrul mengatakan dalam rentang waktu saat ini hingga pelaksanaan lelang, pemerintah akan terus mengintensifkan sosialisasi kepada para pelaku usaha khususnya IKM, UKM, kelompok UMKM dan koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini dari sektor peserta lelang baru terdaftar 310 peserta dari 18 provinsi.

"Hingga saat ini jumlah peserta lelang yang mewakili IKM, UKM, kelompok UMKM, dan koperasi baru terdaftar 310 peserta dari 18 provinsi. Sementara untuk industri makanan dan minuman sudah terdaftar 150 peserta. Diharapkan sosialisasi dalam masa yang relatif panjang ini akan menambah jumlah peserta lelang dari setiap kabupaten dan kota di Indonesia," ungkap Bachrul.