Garuda Indonesia Bentuk Tim Investigasi Informasi Media Sosial

Merdeka.com - Usai terbongkarnya kasus penyelundupan motor Harley Davidson yang dilakukan mantan dirut Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, jagat dunia maya dihebohkan dengan isu praktik perselingkuhan di tubuh Garuda. Dampaknya, nama maskapai penerbangan negara ini tercoreng. Publik pun dibuat resah dengan isu tersebut.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Irfan Setiaputra, mengatakan sosial media memang penting bagi perusahaan untuk mengetahui kondisi terkini laporan masyarakat. Hanya saja berbagai informasi yang ada di media sosial tetap harus dipilah.

Di bawah kepemimpinannya, Irfan mengaku sedang membuat tim yang kuat dan merespons kabar miring yang berkeliaran di media sosial. "Kami sedang membuat tim yang kuat dan merespons kabar semua itu," jelasnya di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (24/1).

Sebagai informasi, di media sosial Twitter ramai diperbincangkan berisi isu perselingkuhan dan praktik prostitusi di dalam tubuh maskapai pelat merah tersebut. Cerita tersebut dibagikan oleh akun @digeeembok.

Namun, bos Garuda Indonesia ini merasa tidak setuju jika membahas masalah pribadi di sosial media. "Saya sih tidak suka kalau sosmed bahas masalah pribadi karena masalah bisa melebar," kata Irfan.

Janji Tindak Tegas Jika Ada Pelanggar

Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Triawan Munaf, mengakui sosial media saat ini jadi tempat pengaduan publik yang tak terbatas. Sosial media menjadi tempat publik menyampaikan pendapatnya.

Kebenaran dari isu yang berkembang pun masih perlu dipastikan. Tidak menutup kemungkinan isu yang digaungkan benar adanya tetapi dilebih-lebihkan. Untuk itu semua informasi dari sosial media perlu dipilah dan dicerna.

"Semua itu tentu harus didengar direksi, dicerna, dan kita sangat mengedepankan keterbukaan," kata Triawan.

Tanpa mengesampingkan informasi dari sosial media, pihaknya tetap akan memilah informasi. Jika memang ada yang terbukti melanggar hukum, dia kan membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Sebagai perusahaan publik, tak ada alasan bagi jajaran direksi dan komisaris yang baru untuk membiarkan isu itu berkembang. Meski banyak pekerjaan rumah lainnya, dia akan memperhatikan hal itu.

"Sebagaimana pusingnya kita, tetap harus diperhatikan, bukan menghakimi atau membela diri," kata Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif itu.