Fakta Biaya Produksi: Kemenko IPK Sebut Akses Air Bersih Nasional Bukan Mustahil dengan Pendanaan Tepat

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyatakan optimisme terkait pemenuhan kebutuhan air bersih di Indonesia. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin, pada Rabu di Jakarta.

Menurutnya, tantangan penyediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Kolaborasi lintas sektor dan pendanaan yang terarah menjadi kunci utama dalam mewujudkan target tersebut.

Pernyataan ini sekaligus menyoroti pentingnya peran berbagai pihak. Tujuannya adalah memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap air bersih yang layak dan memadai.

Potensi Pendanaan dan Peran Swasta dalam Akses Air Bersih

Rachmat Kaimuddin menjelaskan bahwa biaya produksi air lokal dan teknologi desalinasi terkini menunjukkan potensi pendanaan yang realistis. Ia membandingkan biaya produksi air lokal sekitar lima sampai enam rupiah per liter dengan teknologi desalinasi yang mencapai delapan rupiah per liter.

“Rata-rata perusahaan air lokal memerlukan biaya produksi sekitar lima sampai enam rupiah per liter, sementara biaya dari teknologi desalinasi terkini sudah menyentuh sekitar delapan rupiah per liter. Jika dihitung secara nasional, untuk lebih dari 280 juta penduduk Indonesia, kebutuhan pendanaannya bukan angka yang mustahil dicapai,” ujar Rachmat.

Sektor swasta memiliki peran krusial dalam mendukung ketersediaan air bersih melalui investasi pembangunan instalasi pengolahan air. Investasi ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur air di berbagai daerah.

Namun demikian, Rachmat menekankan pentingnya keberadaan pihak yang berperan sebagai counterparty atau mitra penyerap hasil produksi air tersebut. “Jika kita mendorong sektor swasta membangun instalasi pengolahan air, maka harus ada lembaga atau entitas yang mampu menerima, mengelola, dan mendistribusikan air tersebut dengan baik,” katanya.

Tata Kelola dan Potensi Ekonomi Air Bersih

Selain aspek pendanaan, Kemenko IPK juga menyoroti potensi ekonomi yang besar dari sektor air bersih. Berdasarkan data, industri air kemasan di Indonesia mencatat pendapatan lebih dari 3 miliar dolar pada tahun sebelumnya, menunjukkan adanya pasar yang signifikan.

Potensi pasar ini mengindikasikan bahwa masyarakat bersedia membayar untuk mendapatkan air bersih. Hal ini menjadi dasar kuat untuk pengembangan lebih lanjut sektor penyediaan Akses Air Bersih di tanah air.

Rachmat juga menekankan pentingnya tata kelola air yang adil dan transparan agar distribusi air dapat dilakukan secara merata. Tata kelola ini harus memastikan bahwa air bersih dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

“Artinya, masyarakat bersedia membayar untuk air bersih, sehingga ada potensi pasar yang nyata. Kita harus memastikan tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel agar air tidak menjadi komoditas yang hanya dinikmati segelintir pihak. Ini adalah tantangan tata kelola yang perlu kita atur sejak awal,” katanya.

Tantangan dan Solusi Pemerataan Akses Air Bersih

Rachmat menyampaikan optimisme bahwa tantangan Akses Air Bersih di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama dan langkah konkret dari berbagai pihak. Ia percaya bahwa masalah ini dapat diselesaikan jika ada upaya bersama.

Saat ini, ketersediaan air bersih di Indonesia masih belum merata, baik dari sisi waktu, wilayah, jumlah, maupun mutu. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi ketidakmerataan ini, diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi. Infrastruktur tersebut meliputi penampungan air baku, instalasi pengolahan, jaringan transmisi, hingga distribusi kepada masyarakat.

“Masalahnya bukan tidak bisa diselesaikan. Kita hanya perlu bergerak bersama untuk memastikan akses air bersih bagi semua,” ujar Rachmat, menegaskan komitmen untuk pemerataan Akses Air Bersih.

Sumber: AntaraNews