Efisiensi K/L di Tengah Konflik Timur Tengah, Airlangga Pastikan Anggaran Program Unggulan Tak Kena Sunat

Pemerintah menjamin bahwa program-program unggulan akan tetap berjalan meskipun saat ini sedang dilakukan upaya efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang sedang dipersiapkan tidak akan mempengaruhi program-program prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang," ungkap Airlangga di kantornya pada Senin (16/3).

Menurutnya, langkah efisiensi yang sedang dihitung oleh pemerintah dapat berasal dari berbagai pos belanja kementerian dan lembaga, seperti belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, hingga pengadaan peralatan.

"Sedangkan efisiensi itu bisa macam-macam bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan," tuturnya.

Meskipun tidak ada perubahan pada program unggulan di tengah upaya efisiensi, Airlangga menekankan bahwa akan ada berbagai upaya untuk mengoptimalkan program-program tersebut.

"Anggaran program unggulan tidak dipotong. Optimalisasi ada, optimalisasi artinya kan ada potensi penambahan anggaran dari semua sektor. Nah potensi penambahan anggaran itu yang di-optimalisasi dari berbagai KL kan ada potensi peningkatan anggaran, nah itu yang kita optimalisasi," jelasnya.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi belanja, tetapi juga mengawasi potensi peningkatan penerimaan negara dari sektor komoditas. Menurutnya, kenaikan harga komoditas dapat memberikan tambahan penerimaan melalui windfall revenue maupun windfall profit.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau potensi tambahan penerimaan tersebut untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap keuangan negara. Sementara itu, proses perhitungan efisiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga masih dalam tahap berlangsung, dan setelah seluruh data dikumpulkan, laporan tersebut akan disampaikan kepada Presiden.