DPR Usul Universitas Boleh Kelola Tambang, Menteri Bahlil Bilang Begini

Menurut Bahlil, hal tersebut merupakan niat baik dalam rangka mengembalikan pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan UUD 1945.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara terkait adanya usulan perguruan tinggi atau universitas bisa mengelola tambang dalam revisi Undang-Undang (UU) Minerba yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Bahlil, hal tersebut merupakan niat baik dalam rangka mengembalikan pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang tertulis bahwa seluruh kekayaan yang ada pada negara, baik laut dan udara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 

Bahlil menegaskan, langkah tersebut merupakan wujud niat baik untuk mengembalikan prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam, sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

"Saya pikir sebuah niat yang baik kok. Nah ini kan bagian dari pada distribusi. Bukan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengusaha. Kan begitu," kata Bahlil kepada media, Jakarta, Kamis (30/1).

Dia menyebut dalam pasal tersebut, ditegaskan seluruh kekayaan alam di darat, laut, dan udara berada di bawah kendali negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat.

"Yang mengatakan bahwa seluruh kekayaan yang ada pada negara kita baik laut dan udara dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," tegas dia.

Aturan Diusulkan DPR

Diberitakan sebelumnya, pemberian izin pengelolaan tambang kepada Perguruan Tinggi (PT) yang dibahas dalam revisi UU Minerba menuai polemik. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya membuka ruang diskusi bagi masyarakat dalam pembahasan RUU Minerba. 

"Ya DPR tentu saja akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, apakah itu perguruan tinggi, apakah kemudian masyarakat untuk mendengar aspirasinya," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Dia berharap RUU Minerba nantinya tidak hanya bermanfaat bagi kampus melainkan juga masyarakat luas.

“Yang kami harapkan adalah undang-undang ini nantinya, bukan hanya akan bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi tersebut, tapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar politikus PDIP itu.

Terkait adanya potensi matinya daya kritis kampus terhadap pemerintah dengan adanya izin tambang, Puan meminta semua pihak tidak saling curiga.

"Jangan belum apa-apa kita awali dengan saling curiga, mari lah kita sama-sama bicarakan dan diskuskan bersama dulu poin-poin apa, hal-hal apa yang insya Allah nantinya semoga ada jalan tengah atau titik temu," pungkasnya.