Merdeka.com - Pemerintah memutuskan menghentikan sementara kegiatan penambangan dan operasional PT Semen Indonesia di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Keputusan tersebut sebagai respon pemerintah atas penolakan yang dilakukan petani Kendeng.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Darmadi Durianto, mengatakan pemerintah harus mencari jalan tengah penyelesaian permasalahan PT Semen Indonesia. Darmadi meminta pemerintah melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang tidak sepakat atas keberadaan PT Semen Indonesia.

"Masyarakat yang setuju kan lebih banyak, jadi harusnya dilakukan strategi pendekatan khusus. Kan selama ini kan, sudah banyak dialog-dialog yang dilakukan, tapi belum ada titik temu. Ini ada apa, apa ada yang punya kepentingan disini," ujar Darmadi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/3).

Menurut Darmadi, masyarakat yang tidak setuju adanya PT Semen Indonesia di Rembang hanya sedikit apabila dibandingkan dengan masyarakat yang setuju. Pemerintah daerah sebagai yang paling dekat dengan masyarakat, harus mengambil peran aktif melakukan pendekatan.

"Pemda harus lebih aktif lakukan pendekatan jangan sampai karena orang-orang yang punya kepentingan penolakan Semen Indonesia, negara mengalami kerugian Rp 5 triliun. Ini harus hati hati, dekati dulu mereka yang tidak setuju, apa yang buat mereka tidak setuju. Kalau masalah begini saja tidak bisa diselesaikan bagaimana mau selesaikan masalah besar," ujar Darmadi.

Oleh karena itu, dia meminta permasalahan tersebut harus diselesaikan secepatnya. Sebab, bila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kerugian yang berkepanjangan.

"Kalau tidak diselesaikan dan makin panjang kan rugi, dia (PT Semen Indonesia) tidak bisa operasi, kita juga tidak dapat apa-apa. Menggantung semua kan tidak bagus," ungkapnya.