Beras Oplosan Bikin Rugi Rp99 Triliun, Anggota DPR: Ini Sudah Sangat Keterlaluan, Harus Ditindak Tegas

Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi memberikan perhatian serius terhadap temuan mengejutkan mengenai dugaan penyimpangan dalam distribusi beras di tanah air. Terdapat 212 merek beras yang diduga telah dicampur (oplosan) dan tidak memenuhi standar kualitas, mutu, serta volume yang telah ditetapkan.

Eko Wahyudi mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik curang beras oplosan yang dilakukan oleh sejumlah oknum produsen besar yang tidak bertanggung jawab.

Dia menduga praktik kecurangan dalam distribusi beras ini diduga sudah berlangsung cukup lama dan diperkirakan telah merugikan negara hingga mencapai Rp99 triliun. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga konsumen tidak terlindungi dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Praktik ini merupakan kejahatan yang harus ditindak secara tegas, ini sudah keterlaluan karena sudah berlangsung lama, dan memberikan dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat mencapai puluhan triliun," tegas Eko Wahyudi seperti yang dikutip pada Kamis (17/7).

"Kami minta kepada penegak hukum agar secepatnya diusut tuntas para pelaku kecurangan ini untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi praktik serupa."

Dengan pernyataan ini, Eko Wahyudi menekankan pentingnya tindakan hukum yang segera agar masalah ini dapat diselesaikan dan tidak terulang di masa mendatang.

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IX Tuban-Bojonegoro mengingatkan agar Kementerian Pertanian lebih aktif dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan dan operasi pasar demi memastikan stabilitas pasokan, harga, serta mutu dan kualitas pangan.

"Harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan pasar untuk memantau stabilitas harga, mutu dan kualitas pangan, sehingga dapat mencegah praktek-praktek oplosan seperti ini terulang kembali."

Dengan demikian, langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan yang beredar di pasaran.

Anggota Komisi IV DPR RI yang menangani sektor pertanian, Eko Wahyudi, menunjukkan komitmennya untuk terus mengawasi permasalahan ini hingga selesai. Dia juga meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

Pihaknya akan memaksimalkan fungsi kontrol dewan dengan terjun langsung lapangan, demi terciptanya pelayanan pemerintah yang maksimal dan menjamin hak-hak masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Eko menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melindungi petani dan konsumen. "Sudah waktunya negara hadir dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai rakyat kecil makin ditekan, sementara pelaku tidak ditindak tegas," pungkasnya.