Merdeka.com - Rencana pemerintah Jokowi-JK memindahkan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta terus berjalan. Dalam waktu dekat, beberapa kandidat pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota akan diumumkan.

"Sudah muncul beberapa kandidat, nanti akan disampaikan dalam kajiannya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat ditemui dalam sebuah acara di Grand Sahid Jaya, Selasa (12/12).

Namun demikian, Bambang enggan membeberkan kota mana saja yang menurut hasil kajian dianggap mumpuni menjadi pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota negara. Sebab, dia harus lapor terlebih dahulu terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum diungkap kepada publik.

"Saya harus lapor dulu ke presiden," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, akhir Desember ini dia sudah bisa melapor kepada Presiden. "Akhir desember selesai, baru lapor presiden. Sekarang hampir selesai."

Beberapa kriteria kandidat yang cocok mengganti Jakarta dinilai berdasarkan lokasi, skema pembiayaan serta pertimbangan lainnya.

"Lokasi, termasuk skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan, dan lain-lain, tapi belum sampai desain mengenai kotanya. Lokasinya yang pasti luar jawa."

Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) berencana akan memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta. Pemerintah ingin pemindahan pusat pemerintahan ini dapat menekan ketimpangan ekonomi daerah.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menjelaskan, wacana kembali muncul saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya. Johan mengatakan, Palangka Raya belum siap menjadi ibu kota negara. Maka dari itu, Presiden meminta Kepala Bappenas mengkajinya secara mendalam. Apalagi, kata Johan, pemindahan ibu kota negara harus pula atas persetujuan DPR.

Terkait wacana itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, sudah bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas untuk memaparkan perkembangan pembangunan di daerahnya.

Dia juga yakin pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat.

"Daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah terlampau berat. Dalam dua puluh tahun ke depan, mungkin Jakarta tidak sanggup lagi. Beban itu perlu dibagi dan Kalteng siap untuk menjadi pusat pemerintahan baru di Indonesia. Kami memulainya dengan menyiapkan 300 ribu hektare lahan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan," katanya.