Merdeka.com - PT Mass Rapid Transid (MRT) Jakarta kekurangan dana sebesar Rp 2,56 triliun untuk menuntaskan pembangunan fase I transportasi massal berbasis rel tersebut. Makanya, mereka tengah meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan suntikan dana.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar mengatakan, dana tersedia untuk pembangunan fase I sebesar Rp 14,18 triliun. Lebih rendah Rp 2,56 triliun dari total kebutuhan yang mencapai Rp 16 triliun.‎

William meminta kekurangan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran pembangunan fase II.

"Adapun yang sudah tercantum dalam Bappenas itu setara dengan Rp 22,5 triliun sehingga diperlukan usulan baru untuk memastikan bahwa dana yang akan kami minta sebesar 25,1 triliun," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/5).

William menambahkan, mereka juga mengajukan pembangunan kantor di depo Lebak Bulus‎, Jakarta Selatan. Walaupun sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta, namun mereka tidak dapat mengaksesnya karena terhambat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

"Kami minta pembangunan kantor di lahan depo Lebak Bulus. Kemudian, perubahan Perda 7 dan 8 Tahun 2013."