Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai ibu kota baru. Secara fisik, pemindahan ibu kota ini akan dimulai pada tahun 2024, dan prosesnya mulai tahun depan atau 2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam jangka pendek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan memberikan dampak ekonomi melalui jalur investasi. Sebab, investasi infrastruktur pembangunan ibu kota akan berikan sumbangsih terhadap pertumbuhan di wilayah tersebut.

"Ada upaya pembangunan lebih baik setelah ibu kota dipindahkan. Ada dampak ekonomi akibat dari pemindahan ibu kota," kata dia saat ditemui di Jakarta, Senin (16/9).

Dia mengatakan dalam jangka pendek, investasi yang paling dirasakan adalah di sektor riil. Peningkatan investasi riil di Kalimantan Timur diperkirakan bakal sebesar 47,7 persen, sedangkan di Pulau Kalimantan sebanyak 34,5 persen.

Di samping itu, dalam jangka pendek proses pembangunan ibu kota baru juga akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Ini dikarenakan proses pembangunan ibu kota tersebut membutuhkan suplai material dan barang ke Provinsi Kalimantan Timur yang mengakibatkan peningkatan perdagangan.

Salah satu wilayah yang berpotensi akan meningkat adalah Sulawesi Selatan. Di mana daerah tersebut memiliki produksi semen yang dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota.

"Akan tetapi DKI Jakarta tetap akan menjadi supplier utama ke Provinsi Kalimantan Timur ketiga, setelah Sulawesi Selatan dan Jawa Bagian Barat," katanya.