BKPM sebut regulasi buat investasi dan ekspor RI jauh tertinggal dari negara tetangga
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, mengatakan ketidakjelasan regulasi menjadi faktor penghambat investasi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan negara tetangga.
"Regulasi yang berubah mendadak itu ciptakan ketidakstabilan yang bisa diterima investor yang ambil risiko multi tahun karena modalnya," kata Thomas saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/2).
"Thailand, Vietnam, Malaysia tidak sulit. Punya regulasi yang lebih stabil dan lebih realistis," lanjutnya.
Selain itu, Thomas menegaskan perlunya Indonesia untuk membuka diri terhadap investor asing. Hal ini menanggapi masih banyaknya aturan larangan terbatas di Indonesia. "Yang kedua yaitu keterbukaan. Mereka buka diri tidak larang apapun juga. Mau investasi di pendidikan, sekolah, industri pertahanan semua dibuka."
Dia melanjutkan investasi asing otomatis akan menciptakan banyak lapangan kerja baru dan banyak manfaat lainnya. "Investasi masuk tercipta produk, tercipta lapangan kerja dan barang jasa yang bisa diekspor. Sekarang banyak sekali larangan-larangan sementara investor punya pilihan kalau ribet tinggal ke sebelah, ada Malaysia, Thailand dan Kamboja," ujarnya.
Maka dari itu, dia meminta semua pihak mengubah pola pikirnya. "Bukan investor yang butuh kita, tapi kita yang butuh investor. Kita jangan feodal seolah-olah mereka yang kejar kita, kita yang butuh mereka untuk ciptakan lapangan kerja untuk produksi."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaFOTO: Realisasi Investasi Tahun 2023 Meningkat 17,5 Persen
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaPaparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100
Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKapolri Tekankan Persatuan-Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045 di Rapim Polri
Hal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnya