Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor, menyatakan sebanyak 9 perusahaan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) wajib menandatangani kontrak terkait pembelian minyak nabati pada Jumat besok, 31 Agustus 2018. Adapun aturan tersebut diluncurkan selaras dengan program kebijakan Biodiesel 20 persen (B20) yang akan mulai diterapkan pada 1 September 2018 mendatang.

"Kemarin yang langsung tandatangan kontrak baru dua perusahaan, sementara sembilan lainnya baru tahap head of agreement. Menurut informasi, paling lambat besok semua harus teken kontrak di kantor Kemenko (Perekonomian)," jelas dia di Jakarta, Kamis (30/8).

Sebagai informasi, mengacu Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018, tercantum harus ada 11 perusahaan penyalur BBM yang menandatangani kontrak terkait pencampuran 20 persen minyak nabati ke dalam bahan bakar yang diperjualbelikan di tiap SPBU.

Saat ini, tercatat baru ada dua perseroan yang meneken kontrak dengan pemasok Fatty Acid Methyl Esters (FAME), yakni ExxonMobil Lubricant Indonesia dan Petro Andalan Nusantara.

Dia menyebutkan, bila 9 perusahaan sisa tidak menandatangani kontrak sampai batas waktu yang ditenggatkan, maka akan ada sanksi yang siap dijatuhkan. "Kalau perusahaan enggak melakukan penandatanganan kontrak, terutama BU (Badan Usaha) BBM, dia tidak akan diberikan izin impor solar," tegasnya.

"Kemarin dalam pernyataan mereka siap (mematuhi regulasi) di kantor Kemenko (Perekonomian). Hambatan-hambatan yang ada harus mereka selesaikan. Tapi kita kemarin juga carikan jalan keluarnya biar 1 September (program B20) jalan," dia menambahkan.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com