Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
pajak
Wacana untuk menaikkan pajak sepeda motor bensin sendiri muncul dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam beberapa waktu lalu.
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi meluruskan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor dengan bahan bakar bensin.
Jodi menekankan, pemerintah tidak akan menaikkan pajak motor bensin dalam waktu dekat.
- 623 Kendaraan Bermotor di Jakarta Tertangkap Tangan Melawan Arah
- Arus Balik Lebaran Malam Ini, Pemudik ke Jakarta Menyemut di Pantura hingga Arteri Karawang
- Seorang Pria Babak Belur Diamuk Warga Saat Hendak Curi Motor di Koja Jakut, Begini Kronologinya
- Pemutihan Denda Pajak Sepeda Motor Juni-Desember 2024, Simak Daftar Provinsi dan Persyaratannya
- Hakim MK Cecar Menko Muhadjir soal Frasa 'Penugasan Presiden’: Apakah Itu Cawe-Cawe?
- Gunung Marapi Kembali Erupsi Setinggi 2.000 Meter, Masyarakat Diminta Waspada
"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat," kata Jodi kepada Merdeka.com di Jakarta, Jumat (18/1).
Jodi mengungkapkan, wacana untuk menaikkan pajak sepeda motor bensin sendiri muncul dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam beberapa waktu lalu. Rakor tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan polusi udara di wilayah Jabodetabek.
"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," terangnya.
Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri, sambung Jodi, muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum. Rakor tersebut juga membahas mengenai rencana pemberian insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.
"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko (Luhut)," ucap Jodi.
Jodi menekankan, saat ini, rencana pemerintah untuk menaikkan pajak motor bensin masih dalam tahap kajian. Antara lain mempertimbangkan dampak bagi masyarakat luas.
"Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," pungkas Jodi.
Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan pajak sepeda motor konvensional bermesin bensin atau bahan bakar fosil.
Rencananya, pendapatan pajak tersebut akan digunakan untuk subsidi transportasi umum, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, dan juga LRT Jabodetabek.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan sambutan peluncuran merek BYD, di Jakarta, Kamis
(18/1).
"Kita menyiapkan untuk menaikan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik. Sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau Kereta Cepat," ujar Menko Luhut.
Kenaikan pajak motor ini, lanjut Luhut, bakal dibawa ke dalam rapat terbatas (ratas) untuk disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rencana tersebut jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Kata Luhut, pemerintah telah melakukan berbagai cara semisal perbaikan infrastruktur transportasi, penerapan ganjil-genap, hingga akselerasi pengembangan kendaraan listrik.
