Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Belum Uji Coba, Perusahaan Penggarap Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Sudah PHK 22 Pegawai

Belum Uji Coba, Perusahaan Penggarap Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Sudah PHK 22 Pegawai

Belum Uji Coba, Perusahaan Penggarap Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Sudah PHK 22 Pegawai

PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) penggarap sistem pembayaran tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan merumahkan 22 orang pekerjanya.

Aksi PHK bagian restrukturisasi yang dilakukan manajemen baru PT RITS untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.

PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) penggarap sistem pembayaran tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan merumahkan 22 orang pekerjanya.

"Kami saat ini sedang melakukan penataan kembali manajemen sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat sejumlah posisi dengan sumber daya manusia profesional andal dengan kemampuan dan kompetensi tinggi agar mampu mendukung dan menyukseskan fase operasional proyek MLFF ini," ungkap Direktur Utama PT RITS, Attila Keszeg di Kedutaan Besar Hungaria, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/7)

Attila mengungkapkan, aksi PHK ini telah dikoordinasikan dengan stakeholders terkait. Dalam hal ini Kementerian PUPR dan  Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Attila mengungkapkan, aksi PHK ini telah dikoordinasikan dengan stakeholders terkait. Dalam hal ini Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Tentu saja langkah ini kami lakukan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR dan BPJT," tuturnya.

Merdeka.com

Meski begitu, PT RITS akan mengundang talenta-talenta lokal dengan dengan berbagai keahlian untuk bergabung dan mengisi sejumlah posisi strategis. Pihaknya akan merekrut sebanyak 70 hingga 80 orang pekerja dalam 6 bulan ke depan seiring rencana pelaksanaan uji coba sistem pembayaran tol tanpa setop. "Kami, Roatex Indonesia mengundang Anda, calon karyawan terbaik bangsa, untuk menjadi bagian dari sejarah jalan tol dan transportasi Indonesia," ujarnya.

Attila Keszeg mencatat, saat ini komposisi pekerja PT RITS mencapai karyawan 51 orang. Rinciannya 2 orang asal Hungaria dan 49 orang asal Indonesia.

Attila Keszeg mencatat, saat ini komposisi pekerja PT RITS mencapai karyawan 51 orang. Rinciannya 2 orang asal Hungaria dan 49 orang asal Indonesia.

Kuasa Hukum PT RITS Mochamad Sutami Attamimi, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang diambil manajemen dalam restrukturisasi ini adalah memberhentikan sejumlah karyawan. Langkah efisiensi ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian materiil dan non-materiil lebih lanjut "Dasar dari keputusan manajemen baru mengakhiri hubungan kerja adalah berdasarkan evaluasi terhadap perilaku, dedikasi, dan loyalitas karyawan selama ini. Langkah efisiensi ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian materiil dan non-materiil lebih lanjut," ujarnya.

Sutami menjamin hak-hak para pekerja PT RITS yang menjadi korban PHK akan dipenuhi oleh perusahaan.

Sutami menjamin hak-hak para pekerja PT RITS yang menjadi korban PHK akan dipenuhi oleh perusahaan.

PT RITS akan merujuk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam memenuhi hak para pegawainya.

"PT RITS tentunya akan memberikan pesangon atau kompensasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Bahkan kami menawarkan lebih dari yang diatur oleh regulasi ketenagakerjaan," tuturnya.

Merdeka.com

PT RITS juga berkomitmen untuk membantu mencari solusi agar karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat bekerja di tempat lain. Upaya ini dilakukan dengan menawarkan jasa agensi pencarian bakat (headhunter). "Sehingga, mereka mendapatkan panduan tentang peluang kerja berdasarkan kualifikasi mereka. PT RITS akan selalu berpedoman pada perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, jika nantinya ada pihak-pihak yang belum dapat menerima kebijakan ini," pungkasnya.

Gara-gara Restrukturisasi Bisnis, Lamudi PHK Karyawan
Gara-gara Restrukturisasi Bisnis, Lamudi PHK Karyawan

Upaya ini dilakukan dengan tujuan mencapai keberlanjutan bisnis jangka panjang perusahaan.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara
Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara

Menurut rencana, program pensiun dini PLTU batu bara bisa melalui pendekatan teknologi, dan kedua dengan skema menurunkan secara bertahap (phase down).

Baca Selengkapnya
Mengintip Fasilitas Keren Mes yang Bikin Pekerja Proyek IKN Nyaman
Mengintip Fasilitas Keren Mes yang Bikin Pekerja Proyek IKN Nyaman

Lebih kurang 16.000 pekerja konstruksi diperkerjakan di komplek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menkop Teten: Kasihan, Masih Banyak UMKM Kita yang Kerja Serba Sendiri
Menkop Teten: Kasihan, Masih Banyak UMKM Kita yang Kerja Serba Sendiri

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM) Teten Masduki masih menemukan banyak UMKM yang minim pendampingan.

Baca Selengkapnya
KKP Fasilitasi Pengembangan Korporasi Nelayan di Cilacap
KKP Fasilitasi Pengembangan Korporasi Nelayan di Cilacap

Dukungan tersebut upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pernah Ngutang ke Rakyat untuk Pembangunan Usai Merdeka
Pemerintah Pernah Ngutang ke Rakyat untuk Pembangunan Usai Merdeka

Dewan Pertimbangan pusat bagian ekonomi pada masa Jepang, mengusulkan agar pemerintah menarik dana dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
Menhub Budi Minta Maaf Operasional LRT Jabodebek Banyak Kekurangan
Menhub Budi Minta Maaf Operasional LRT Jabodebek Banyak Kekurangan

"Kereta api ini adalah karya bangsa, pasti banyak yang kami baru belajar. Kami tidak mengelak bahwa sistem operasi belum sempurna," kata Menhub Budi.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil
Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil

Meski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Dapat Bocoran Cak Imin Tak Mungkin Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kemnaker
Mahfud MD Dapat Bocoran Cak Imin Tak Mungkin Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kemnaker

Cak Imin sebelumnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker.

Baca Selengkapnya