Bela bawahan soal aturan mainan SNI, Sri Mulyani salahkan ketidakjelasan aturan

Menteri Sri Mulyani mengatakan, implementasi aturan yang tidak cukup jelas, tidak hanya menyulitkan anak buah. Hal tersebut juga akhirnya berdampak panjang dan akhirnya merugikan masyarakat. Dia berjanji, akan selalu membuka ruang komunikasi bagi masyarakat dan pelaku usaha jika ada kesalahpahaman informasi.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Bela bawahan soal aturan mainan SNI, Sri Mulyani salahkan ketidakjelasan aturan
Sri Mulyani di Malang. ©2018 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video pengguna Facebook, Faiz Ahmad menghancurkan barang mainan yang baru saja dibelinya dari luar negeri di hadapan petugas Bea Cukai. Faiz kecewa lantaran Bea Cukai tidak memperbolehkan mainan dengan harga kurang lebih Rp 450.000 tersebut keluar tanpa sertifikasi SNI.

Hal ini rupanya tidak luput dari perhatian Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, kesalahpahaman petugas tersebut terjadi karena ketidakjelasan pembuat aturan dalam menetapkan batas jumlah mainan impor ber-SNI yang boleh dibawa orang pribadi dan industri.

"Saya harus bisa mengapresiasi petugas yang bekerja sangat baik. Karena mereka menjalankan aturan. Namun fungsi kita sebagai policy maker, ibu bapak sekalian kan tidak bekerja di lapangan. Anda harus berpikir secara keras membuat policy yang tidak membuat anak buah kita frustasi di lapangan," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/2).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, implementasi aturan yang tidak cukup jelas, tidak hanya menyulitkan anak buah. Hal tersebut juga akhirnya berdampak panjang dan akhirnya merugikan masyarakat.

"Kalau kita dari awal membuat policy yang implementasinya membuat anak buah kita dalam posisi sulit, maka kita menempatkan mereka sebagai posisi sebagai korban. Dan yang menjadi korban selanjutnya adalah masyarakat," jelasnya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut mengakui, pihaknya memang masih memiliki banyak kekurangan dalam mengimplementasikan aturan yang berasal dari kementerian teknis. Namun, dia berjanji, akan selalu membuka ruang komunikasi bagi masyarakat dan pelaku usaha jika ada kesalahpahaman informasi.

"Kami tidak sempurna, jelas tidak. Tapi kami akan membuka diri dan melakukan koreksi dan interaksi di dalam dunia informasi teknologi yang terus meningkat sekarang. Komunikasi itu sangat mudah, koordinasi itu mestinya lebih mudah lagi. Karena sekarang lebih mudah bertukar informasi," jelasnya.

Rekomendasi