Banyuasin Perkuat Perlindungan Sawah, Targetkan Peningkatan Produksi Beras Nasional

Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan melindungi lahan sawah secara optimal. Langkah strategis ini bertujuan mencegah alih fungsi lahan non-pangan, sekaligus mempertahankan status Banyuasin sebagai daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Upaya ini menjadi krusial untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat luas.

Perlindungan lahan sawah ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Peraturan ini mencakup area seluas sekitar 180 ribu hektare, menegaskan keseriusan pemerintah daerah. Bupati Banyuasin, Askolani, menyatakan bahwa perlindungan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan produksi padi.

Dengan adanya regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menargetkan peningkatan intensitas tanam padi. Harapannya, petani dapat melakukan tanam dua hingga tiga kali dalam setahun. Ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menggenjot Produksi Beras Banyuasin dan memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengambil langkah proaktif dengan mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019. Regulasi ini secara spesifik mengatur tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lahan sawah produktif tidak beralih fungsi menjadi area non-pertanian.

Perlindungan ini mencakup area yang sangat luas, yaitu sekitar 180 ribu hektare lahan sawah. Dengan luasnya cakupan ini, Banyuasin berupaya keras mempertahankan posisinya. Hal ini penting sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas pasokan beras nasional. Kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sektor pertanian daerah.

Bupati Askolani menekankan bahwa perlindungan sawah bukan hanya tentang mempertahankan luas lahan. Lebih dari itu, ini adalah upaya untuk memastikan lahan tersebut terus menghasilkan padi secara berkesinambungan. Kebijakan ini sekaligus menjadi jaminan bagi para petani untuk terus berkontribusi pada Produksi Beras Banyuasin.

Salah satu terobosan utama untuk mencapai target Produksi Beras Banyuasin adalah peningkatan indeks pertanaman (IP). Berdasarkan data hingga tahun 2026, rata-rata IP di Kabupaten Banyuasin masih 1,4. Ini berarti hanya 40 persen petani yang menanam dua kali setahun (IP200) dan 10 persen yang menanam tiga kali setahun (IP300).

Pemerintah Kabupaten Banyuasin berencana meningkatkan IP200 menjadi 60 persen dan IP300 menjadi 25 persen. Peningkatan ini akan berdampak signifikan terhadap volume panen keseluruhan. Dengan demikian, target 1,2 juta ton gabah kering panen (GKP) akan lebih mudah tercapai.

Peningkatan frekuensi tanam ini memerlukan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai. Selain itu, ketersediaan benih unggul dan pupuk yang tepat waktu juga menjadi faktor penentu. Strategi ini merupakan langkah konkret dalam memaksimalkan potensi lahan yang ada untuk Produksi Beras Banyuasin.

Selain peningkatan IP, optimalisasi produktivitas lahan sawah juga menjadi prioritas. Saat ini, rata-rata produktivitas lahan di Banyuasin sekitar 6,1 ton GKP per hektare. Targetnya adalah meningkatkan angka ini menjadi 7,1 ton GKP per hektare.

Peningkatan produktivitas ini akan dicapai melalui berbagai upaya. Ini termasuk penggunaan varietas unggul, penerapan teknologi pertanian modern, serta praktik budidaya yang lebih efisien. Dengan begitu, setiap hektare lahan dapat menghasilkan lebih banyak padi.

Bupati Askolani menegaskan bahwa kedua terobosan ini, yaitu peningkatan IP dan produktivitas, akan didukung penuh oleh alat dan mesin pertanian (alsintan). Penggunaan alsintan modern diharapkan dapat mempercepat proses tanam dan panen. Ini juga akan mengurangi biaya produksi serta meningkatkan efisiensi kerja petani.

Dengan kombinasi perlindungan lahan, peningkatan IP, optimalisasi produktivitas, dan dukungan alsintan, Banyuasin optimis dapat mencapai target Produksi Beras Banyuasin. Ini sekaligus memperkuat perannya sebagai lumbung padi nasional. Upaya ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Sumber: AntaraNews