Bagaimana Nasib Rencana Super Holding BUMN di Periode II Jokowi?

Merdeka.com - Ekonom Indef Enny Hartati berbicara soal nasib Kementerian BUMN yang dinilai akan digantikan dengan kehadiran super holding BUMN, di periode II Jokowi. Menurutnya, kehadiran kementerian saat ini tampak membatasi gerak badan usaha milik negara yang sesungguhnya membutuhkan fleksibilitas lebih.

"Pemerintah punya konsep yang namanya holding, dan itu yg sesuai dengan kebutuhannya kalau emang lebih efisien merger vertikal atau horisontal (dengan BUMN)," kata Enny saat diskusi polemik, di Resto d'Consulate, Jakarta, Sabtu (6/7).

Melalui super holding, lanjut Enny, perusahaan yang merupakan BUMN ini akan memiliki blue print dari arah bisnis mereka masing-masing. Tapi tentu kepentingan dan aturannya masih diawasi sebagai agent of development negara melalui beleid BUMN.

"Jadi aturan mengenai UU BUMN, sehingga paling utama esensi kinerja BUMN tetap agent of development, tapi tidak membutuhkan aturan birokrasi (kementerian) seperti sekarang," terang Enny.

Sorotan Enny terhadap kementerian BUMN memang bukan hal baru. Satu dari 34 kementerian di era Jokowi ini kerap dikritisi pengamat dan pemerhati ekonomi.

"Ini sudah lama dikritisi karena dinilai keberadaannya tidak pas. Sekarang yang kita butuhkan dalam perekonomian ini untuk mengakselerasi peningkatan. Karena jka hanya tumbuh atau stuck di 5% maka tak ada peningkatan, itu hanya mengikuti pertumbuhan natural saja," kritis dia.

Soal wacana tak penghapusan kementerian BUMN dan digantikan Holding, sempat disinggung Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia mengatakan, bahwa superholding lah yang akan menggantikan kementerian binaannya tersebut.

"Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding," kata Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin 15 April 2019.

Menurut dia, super holding BUMN akan menyerupai Temasek Holdings dari Singapura dan Khazanah Nasional dari Malaysia. Meski tak ada lagi Kementerian BUMN, namun monitoring tetap dikontrol langsung oleh pemerintah. "Jadi nanti kalau super holding juga langsung ke Presiden."

Sumber: Liputan6

Reporter:Muhammad Radityo Priyasmoro