Wali Kota Mojokerto Tersangka Suap

Mantan Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur Masud Yunus dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Iskandar Marwanto, dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Selasa (18/9).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dalam kasus dugaan suap perizinan menara telekomunikasi. Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto itu segera diadili.

Terkait kondisi itu, Pemkot Mojokerto segera mengirim surat laporan ke Gubernur Jawa Timur. Surat laporan ini supaya ada kebijakan pengisian kekosongan jabatan pimpinan daerah.

Saat ditanya terkait penahanannya, Mas'ud berharap proses hukum terhadapnya berjalan lancar dan berjanji akan kooperatif.

Kasus suap APBD, KPK periksa Wali Kota Mojokerto dan anggota DPRD. Masud tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 09.30 WIB. Dia datang bersama anggota DPRD Mojokerto, Suliyat yang juga dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk Masud.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 9 pejabat Pemkab Mojokerto, Jatim dan 3 orang konsultan pembangunan tower. Mereka diperiksa terkait dugaan kasus gratifikasi proses perizinan 15 tower pada tahun 2015 lalu.

Kendaraan mewah ini diduga hasil gratifikasi terkait proyek dan program yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto. Saat ini, kendaraan yang disita dititipkan di halaman Mapolsek Magersari, Polres Mojokerto Kota, di jalan Bypass Mojokerto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (24/4). Mereka datang sekitar pukul 11.00 WIB, dengan pengawalan dari petugas kepolisian.

Tiba sekitar pukul 09.45 WIB, Mas’ud bergegas masuk ke lobi gedung KPK untuk kemudian naik ke lantai 2, tempat penyidikan berlangsung.

Ia kembali menampik adanya arahan pemberian suap terhadap DPRD terkait pembahasan APBD tersebut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus, sebagai tersangka kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 di Dinas PUPR Kota Mojokerto. Hingga saat ini KPK belum melakukan pemeriksaan maupun penggeledahan.