tunjangan hari raya

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menindaklanjuti 13 pengaduan terkait pembayaran THR Pekerja yang belum diterima. Perusahaan yang telat bayar wajib melunasi atau hadapi sanksi.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, khususnya guru dan tenaga teknis, namun kepastian pencairan THR PPPK Paruh

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.

Melalui super apps BRImo, masyarakat dapat mengirim THR secara cepat dan aman hanya melalui smartphone.

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Lampung terus menggenjot Realisasi THR ASN Lampung, kini mencapai Rp279,11 miliar. Percepatan ini dorong ekonomi daerah jelang Lebaran 2026.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp96,4 miliar, memastikan hak pegawai terpenuhi jelang Idul Fitri 2026 dan mendorong perputaran ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan untuk memastikan hak THR Pekerja Bengkulu terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H, serta mengawasi kepatuhan perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp25,49 miliar bagi ASN dan PPPK, diharapkan mampu meningkatkan daya beli serta perputaran ekonomi lokal menjelang Idul Fitri.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan Pembayaran THR Lebaran 2026 bagi seluruh pekerja, termasuk ASN dan swasta, serta memberikan kabar gembira bagi driver transportasi online yang akan menerima bonus khusus.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungannya telah menerima THR Idul Fitri 2026. Simak bagaimana Pemerintah Provinsi Babel mengelola anggaran di tengah keterbatasa

Pemerintah Aceh mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) senilai Rp205,7 miliar bagi 41.410 ASN, termasuk PNS dan PPPK. Pencairan THR ASN Aceh ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pemberian THR PPPK Pemprov Sulsel, termasuk bagi pegawai paruh waktu, jelang Lebaran 2026 sebagai bentuk perhatian daerah.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mengingatkan seluruh perusahaan untuk memastikan Pembayaran THR Mataram tepat waktu, paling lambat H-10 Idul Fitri 2026, serta membuka posko pengaduan untuk menjamin hak pekerja terpenuhi.

DJPb Papua Barat melaporkan penyaluran THR Lebaran 2026 di Papua Barat dan Papua Barat Daya telah mencapai Rp153,45 miliar, menjangkau 78,6% aparatur negara dan memicu rasa penasaran publik.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan kembali mengaktifkan Posko Aduan THR 2026. Posko ini siap menampung keluhan pekerja dan memastikan hak tunjangan hari raya terpenuhi sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah mengalokasikan dana sebesar Rp31,8 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pejabat negara di tahun 2026, memastikan kebutuhan pegawai terpenuhi menjelang hari raya.

Dinas Ketenagakerjaan Makassar membuka posko pengaduan THR pekerja menjelang Idul Fitri 2026. Langkah ini memfasilitasi pelaporan bagi pekerja yang belum menerima hak tunjangan hari raya mereka, sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK. Pencairan THR ASN Ponorogo ditargetkan rampung pekan ini, sebelum libur Lebaran.

Polres Sumedang menyiagakan personel untuk mengamankan proses pembagian THR bagi 35 ribu karyawan PT Kahatex, memastikan hak pekerja diterima aman dan kondusif, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Disnaker-KUM Kota Madiun menegaskan perusahaan harus membayarkan THR Karyawan paling lambat H-7 Idul Fitri 1447 H secara penuh sesuai regulasi pemerintah dan tidak boleh dicicil, memastikan hak pekerja terpenuhi.