Transparansi Hukum

Anggota DPR RI Abdullah menegaskan restorative justice kasus bullying dapat diterapkan tanpa intimidasi, memastikan pemulihan korban, menyoroti kasus di Banjarbaru yang melibatkan anak pejabat.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk meredam fenomena pengadilan netizen dengan mengedepankan transparansi dan penegakan hukum yang humanis, sejalan dengan program Astacita pemerintah.

Komnas HAM mengumumkan bahwa penyidikan kasus Andrie Yunus telah mencapai 80 persen, namun masih terhambat kelengkapan bukti krusial yang ditunggu dari korban.

Staf Khusus Wakil Presiden menyerukan agar tidak ada saling curiga antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyikapi kasus Andrie Yunus, aktivis KontraS yang menjadi korban penyiraman air keras, serta mendesak pengusutan tuntas secara transparan.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak aparat penegak hukum untuk transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebe

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan fenomena 'no viral no justice' adalah sinyal bahaya bagi sistem hukum Indonesia, menyoroti kekecewaan publik terhadap proses keadilan yang lambat.

Anggota DPR RI menuntut proses hukum yang transparan dan profesional terhadap ABK Fandi Ramadhan yang terancam hukuman mati dalam kasus dugaan penyelundupan dua ton sabu, guna memastikan keadilan.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Dua oknum polisi muda Polda Jambi, Bripda SP dan Bripda NI, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh KKEP akibat kasus asusila. Ini putusan sidang kode etik, meski mereka banding.

Kajari Bangka Tengah menegaskan aset sitaan kasus timah belum diserahkan ke Pemkab, masih dalam verifikasi Kejaksaan Agung. Simak penjelasan lengkapnya mengenai transparansi dan kepastian hukum aset sitaan ini.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel bersinergi memperkuat kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH), demi memastikan layanan bantuan hukum gratis yang tepat sasaran dan akuntabel bagi masyarakat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti lima kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Sulawesi Tengah yang belum tuntas sepanjang 2025, memicu desakan keadilan bagi korban.

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya reformasi Polri untuk menciptakan sistem penanganan kasus yang lebih transparan dan akuntabel, menjawab ekspektasi publik terhadap keadilan.

Anggota DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk memperkuat objektivitas dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum demi kepercayaan publik yang lebih baik.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua berhasil meminta keterangan dua oknum anggota TNI yang menjadi tersangka kasus 'Penembakan Oknum TNI Papua' di Jayapura dan Keerom. Apa yang terungkap dari pemeriksaan ini?

Polisi kembali menggelar rekonstruksi kematian mahasiswa Unnes, Iko Juliant Junior, yang meninggal usai demo. Proses ini diharapkan mengungkap fakta sebenarnya.

Tim kuasa hukum Nadiem ajukan praperadilan. Sidang perdana 3 Oktober 2025, bertujuan dorong proses hukum adil dan transparan terkait penetapan tersangkanya.

Kanwil Kemenkum Jateng serius mendorong pembentukan Posbakum di tingkat desa dan kelurahan di Grobogan. Upaya ini bertujuan mendekatkan akses keadilan dan edukasi hukum bagi masyarakat.

Polres Manggarai telah menetapkan enam tersangka, termasuk anggota polisi aktif dan PHL, dalam kasus penganiayaan warga di Pitak. Simak detail penanganan kasus ini.

Kemenkum DIY meluncurkan Aplikasi Kalandra, sebuah inovasi berbasis web untuk memantau penyuluhan hukum di tingkat kalurahan. Simak bagaimana aplikasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas!