Totok Daryanto

DPR Sahkan UU PPP, RUU Tertunda Bisa Langsung Dibahas Periode Berikutnya. Wakil Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto mengatakan, ada tiga hal yang diubah dalam RUU PPP. Pertama, ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan UU oleh DPR, pemerintah atau DPD terhadap Prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan.

"Dan dengan Undang-Undang ini direvisi yang tadi disepakati bahwa sekarang, DPR yang akan datang itu punya, nanti dibuka, dibuka, dibolehkan untuk membahas prolegnas sekarang untuk dilanjutkan pada periode berikutnya," kata Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Totok Daryanto meminta Rakernas partainya tidak menetapkan sikap antara koalisi atau oposisi. Agenda menentukan pilihan ini dinilai akan membawa kader berada pada posisi sulit yang potensi menimbulkan perpecahan.

Perolehan suara berdasarkan data rekapitulasi se-Malang Raya diketahui PDIP mengantongi 560.227 (3 kursi), PKB mendapatkan 368.755 (2 kursi), Gerindra mengantongi 207.707 (1 kursi), Golkar mendapat 173.640 (1 kursi) dan NasDem mendapatkan 161.548 (1 kursi).

PAN sebut tambah pimpinan MPR jadi 11 agar partai tak gaduh terus. Totok mengakui, muncul kegaduhan antar fraksi hingga pemerintah dalam dinamika pembahasan RUU MD3. Kegaduhan itu dikarenakan sejumlah fraksi tidak setuju jika revisi hanya mengakomodir kepentingan PDIP untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Tak mau dibilang 'membangkang', Ibas langsung klarifikasi.

Hanya PDIP, NasDem dan Hanura yang menolak program dana aspirasi ini.

Ical menegaskan, dana aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Yang benar menurut Totok adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

Meski mendapat tentangan keras, pimpinan DPR bergeming. Mereka melontarkan berbagai argumen sebagai pembenaran.

Dalam pemilihan pimpinan Baleg, hanya ada satu paket pimpinan. KIH tidak mengajukan paket pimpinan.

10 Syarat yang diajukan Partai Demokrat bisa menjadi alternatif dari dua opsi RUU Pilkada saat ini.

Akan berbahaya jika pemerintah sangat kuat, sementara parlemen lemah.

Pemerintah masih melihat kemampuan Pertamina dalam hal pembiayaan.