Pertamina bisa dapat jatah kelola 40 persen blok Mahakam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah akan memberikan 40 persen share pengelolaan blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero). Kontrak blok Mahakam akan berakhir 2017 mendatang.

Namun, pemerintah masih melihat kemampuan Pertamina dalam hal pembiayaan apabila share perusahaan nasional lebih besar ketimbang pengelola sekarang yaitu Total EP dan Inpex.

Jero menjelaskan pemerintah juga memperkirakan ada masa transisi atau perubahan pengelolaan dari Total ke Pertamina apabila Pertamina diberikan share lebih besar.

"Kalau kita bisa dapat, kalau kita mampu 40 persen kita, bisa Pertamina dengan Pemda atau perusahaan swasta nasional itu tidak apa-apa. Operatornya juga lagi diitung. yang pasti ada masa transisi," ujar Jero

Namun, Pertamina diminta menghitung kemampuan pembiayaan apabila diberikan share lebih banyak di blok tersebut. Jika Pertamina mendapat share 40 persen, berarti Total dan Inpex masing-masing hanya boleh mengelola 30 persen saja.

"Saya minta Pertamina hitung cermat. Pertamina saya minta dia hitung berapa dia mampu untuk ikut share, berapa mampu dia nyetor modal. Harus rasional, apa bisa. Apa perlu mayoritas?," jelas dia.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto mengatakan, pemerintah diminta secepatnya memutuskan perpanjangan kontrak blok Mahakam. Sebab, perusahaan asal Perancis tersebut pasti membutuhkan kepastian dari pemerintah dan mempersiapkan diri apabila kontrak tersebut diperpanjang.

"Dari diskusi kami dengan Total di Perancis, ada kesan mereka gentleman. Asal pemerintah jelas saja, tidak apa-apa (tidak diperpanjang) tetapi beri tahu jauh-jauh hari agar segala sesuatu disiapkan. Kalau dilanjutkan juga pemerintah harusnya jelaskan," tegas dia.

Totok meminta pemerintah merinci pembiayaan apabila perusahaan nasional menjadi operator dalam blok tersebut setelah 2017 mendatang sehingga dapat mengukur kemampuan perusahaan nasional tersebut.

"Mahakam itu saya kira perlu dijelaskan secara transparan di Komisi VII supaya kami punya gambaran yang utuh. Seperti Menteri ESDM sampaikan, kala pemerintah atau swasta mau masuk kan harus setor saham yang nilainya sangat besar," kata dia.