Swastanisasi Air

Aksi Emak-Emak Geruduk Balai Kota Tolak Swastanisasi Air. Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta menuntut Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan privatisasi air di Ibu Kota hingga menjamin pemulihan hak bagi masyarakat miskin yang terdampak swastanisasi air.

Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Elisabeth Tarigan menyatakan, pembahasan aturan hukum tentang larangan penggunaan air tanah di Jakarta masih terus dilakukan.

Selain persoalan meteran air, dia mengungkapkan, wajib pajak memanfaatkan air tanah sebagai cadangan atas air pipa. Kemudian pembatasan pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak karena buruknya kualitas air tanah terutama di daerah dekat pesisir pantai.

Sumber daya air dikuasai sepenuhnya oleh negara melalui tangan-tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Aksi Teatrikal Desak KPK Usut Korupsi Swastanisasi Air. Dalam kesempatan tersebut Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) juga menyerahkan 25 bukti risiko kerugian negara dalam swastanisasi pengelolaan air bersih.

KPK tengah menyoroti perkembangan perkara swastanisasi air Provinsi DKI Jakarta sejak di Pengadilan Negeri hingga di Mahkamah Agung. Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan tersebut, KPK mengendus risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja sekitar Rp 1,2 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengambil alih pengelolaan air dari perusahaan swasta. Pengambilalihan itu akan lewat langkah perdata atau renegosiasi kontrak.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, pengambilalihan tidak akan dilakukan dengan memutus kontrak kerja sama. Melainkan, dia menambahkan, pengambilalihan akan dilakukan melalui tindakan perdata.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keputusan terkait swastanisasi air rencananya akan disampaikan pada nanti sore.

Mahkamah Agung membenarkan telah mengabulkan putusan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Menteri Keuangan, atas putusan MA nomor 31 K/Pdt/2017 tentang swastanisasi air pada 22 Maret 2018.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Anies untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tidak menyetujui permintaan itu. Dia beralasan hingga saat ini, PD PAM Jaya bersengketa dengan PT Aetra Air Jaya mengenai swastanisasi air.

Demo swastanisasi air, puluhan orang geruduk kantor Anies. Aksi yang bertepatan pada hari air ini menuntut Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta.

Ahok tidak menyetujui penjualan saham ke Manila Water.

Pemerintah DKI menetapkan batas maksimal buat sumur bor seratus meter.

PT Palyja mengklaim sudah melewati target dibebankan pemerintah.

Palyja dan Aetra untung ratusan miliar saban tahun.

Pengelolaan air bersih oleh swasta merugikan konsumen dan pemerintah DKI Jakarta.