Sosialisasi Hukum

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong aktif melakukan sosialisasi hukum di puskesmas untuk memperkuat Pencegahan Korupsi Puskesmas Rejang Lebong dan memastikan pelayanan kesehatan yang transparan.

Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum di tengah masyarakat melalui berbagai program, termasuk sosialisasi Kadarkum dan penyediaan bantuan hukum yang komprehensif.

Kemenkumham NTT meluncurkan SuperApp PASTI, inovasi digital yang mengoptimalkan akses layanan hukum bagi masyarakat, menjamin kemudahan dan jangkauan tanpa batas.

Kanwil Kemenkumham Sulut aktif mendorong legalitas UMKM Sulawesi Utara dengan mempermudah perizinan dan sosialisasi Perseroan Perorangan, demi kepastian hukum dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kemenkum dan Polda Babel aktif menyosialisasikan KUHP Nasional di Pangkalpinang, bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat tentang tonggak baru hukum pidana Indonesia. Pembaharuan ini menggantikan WvS yang sudah tidak relevan.

Polres Parigi Moutong menyatukan langkah aparat penegak hukum untuk memastikan kesamaan persepsi dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru, demi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berkomitmen penuh dalam Sosialisasi KUHP KUHAP Baru bersama pemerintah, memastikan pemahaman hukum demi perlindungan HAM.

Kanwil Kemenkumham Babel bersama PLBHJ menggalakkan sosialisasi pencegahan pernikahan dini, mengingat dampak buruknya pada masa depan anak dan bangsa. Simak selengkapnya!

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) gencar sosialisasikan kunci Pencegahan TPPO. Dengan Kepri masuk 10 besar provinsi penyumbang korban, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk deteksi dini.