Sengketa Lahan PKL Yogya

Undang-Undang Keistimewaan memunculkan kerancuan hukum dalam peraturan pertanahan yakni pada pasal 32 dan 33.

Sebab ada ketidakkonsistenan antara pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Tergugat terbukti bersalah menempati tanah yang bukan miliknya.

Selain masalah tersebut aja juga masalah pembangunan hotel dan apartemen yang juga cukup menyita perhatian publik.

Dua saksi mengatakan tanah tersebut milik Eka Aryawan, dan saksi lain mengatakan tanah itu punya kraton.

Opsi lain yang akan dipilih Keraton adalah tidak memperpanjang izin Eka.

Mereka mempertanyakan status kepemilikan tanah oleh keraton Yogyakarta.

Kelima PKL tidak menyangka lapak yang dipakainya untuk mengais rejeki, justru membuatnya berurusan dengan hukum.

Keraton DIY menyarankan agar masalah tersebut bisa diselesaikan di luar pengadilan.

Keraton Yogyakarta ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kalau dikosongkan kita tidak akan tuntut, kalau mereka pergi urusan selesai," kata Oncan.

"Itukan urusan yang dapat hak dari Keraton sama PKL, jangan tanya saya," katanya.

"Sepanjang ada di Yogyakarta, harus tunduk peraturan di Yogyakarta," ujar Niti Negoro.

"Kami jaga-jaga, kalau nanti di pengadilan kalah, koin ini untuk bayar pengusahanya," ungkap Baharudin.

Mediasi yang dilakukan selama satu jam itu gagal karena pihak penggugat bersikeras ingin menggusur PKL.

Mereka berharap Sultan juga memberikan izin supaya mereka tetap bisa berjualan di atas lahan tersebut.

Kasus ini sempat selesai dengan kesimpulan Budiono tidak terbukti melanggar, kemudian Eka kembali menggugat Budiono.