Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin

Dosen FEB UGM, Poppy Ismalina memberikan beberapa catatan positif selama satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Menurutnya terdapat empat capaian yang patut diacungi jempol selama pemerintahan berjalan.

Survei dilakukan Indo Barometer secara nasional pada 10 – 17 Oktober 2020. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1200 responden. Margin of error sebesar ± 2.83%, pada tingkat kepercayaan 95%.

"Tren kepuasan publik terhadap pemerintahan itu menurun. Ini terbukti pada 300 hari kemudian kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden sangat tajam sekali," ujar Dedi

Riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator menunjukkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di mata warganet di Twitter cukup baik, namun ada juga yang memberikan sentimen negatif atas kebijakan yang diambil.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani mengatakan pihaknya menghargai masukan dan pendapat sejumlah pihak tersebut. Menurutnya, Kemendikbud akan selalu bekerja keras demi pendidikan di Indonesia.

Hasil survei IPR menunjukkan secara umum kinerja para menteri masih berada di bawah 50 persen.

Tiga menteri dengan kinerja yang dianggap publik memuaskan adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto , Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menpora Zainudin Amali.

Program itu menekankan perubahan paradigma belajar di mana satuan Pendidikan mempunyai keleluasaan lebih besar dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka.

"Beberapa kali saya sampaikan, pentingnya manajemen data yang terintegrasi, sekaligus juga dukungan atas inovasi dan pengembangan produk herbal dari rempah nusantara. Ini penting, agar kita bisa bangkit dan bersaing dengan negara lain,dengan produk khas," katanya.

Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah memberikan dua catatan penting atas kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertama, mendorong Jokowi tegas melakukan reshuffle kabinet terhadap kinerja pembantunya yang dinilai gagal dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mempertanyakan langkah Jokowi menggabungkan pendidikan dasar serta menengah dengan pendidikan tinggi dalam satu kementerian. Toh, kata dia, belum ada terobosan yang menonjol setelah dilakukan penyatuan tersebut.

Peneliti Pukat UGM, Zaenurrohman mengatakan, lumpuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi salah satu indikatornya.

Kegaduhan tersebut malah membuat situasi krisis ekonomi akibat pandemi sulit teratasi. Pemerintah terlihat gagap dalam penanganan Covid-19.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per 11 Oktober 2020, jumlah orang yang diperiksa sebanyak 2,31 juta jiwa, dengan jumlah tes sebanyak 8.539 spesimen per 1 juta penduduk, dan menggunakan 376 laboratorium.

Ray menyebut, ada enam ciri yang menunjukkan Jokowi mengadopsi gaya kepemimpinan Soeharto. Pertama, memprioritaskan investasi dan infrastruktur.

Gibran enggan memberi nilai atas capaian pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama satu tahun ini. Suami Selvi Ananda itu lebih memilih masyarakat yang melakukan penilaian.

Bebasnya pemerintah membuat kebijakan tak lepas dari mayoritas partai di Indonesia masuk dalam lingkaran penguasa. Saat ini, ada sembilan partai politik yang duduk di DPR.

"Misalnya ada problem koordinasi ini kenapa, sehingga empat tahun ke depan bisa lebih efektif bekerja," sambungnya.

Lima janji tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, memangkas regulasi, memangkas birokrasi dan reformasi ekonomi. Dari lima janji tersebut, satu pun terealisasi dengan optimal.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis Laporan Tahunan 2020 melalui situs resminya di ksp.go.id. Laporan ini berisi bagaimana pencapaian Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam masa pemerintahan di tahun pertama. Indef memaparkan analisanya mengenai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia selama 1 tahun.