Satgas Antikorupsi

Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Polri, Herry Muryanto membeberkan tantangan aksi melawan praktik rasuah di tahun 2023. Terlebih dengan adanya pengaruh dari krisis global.

Jika ditotal, instansi Polri mengajukan anggaran di tahun 2018 sebesar Rp 35,646 triliun. Namun pemerintah baru mengabulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,29 triliun. Angka itu, kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo (Bamsoet) masih akan terus dibahas.

Setyo mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan kantor untuk Densus Antikorupsi di Polda Metro Jaya, dengan jumlah enam lantai. Namun, dirinya belum mau menyebut berapa jumlah personel yang nantinya akan tergabung di Densus Antikorupsi tersebut.

Penegakan korupsi seharusnya dimulai dengan membersihkan lembaga hukumnya agar tak ada kendala memberantas korupsi.

Satgas itu akan bubar ketika mereka telah menyelesaikan tugasnya.

"Masih akan dibicarakan, kasus-kasus yang memang memiliki potensi grand corruption," kata Indriyanto.

"Tentunya perlu koordinasi dan tak tumpang tindih," kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Koordinasi supervisi itu sudah ada di UU KPK, kalau itu sudah dijalankan, buat apa lagi dibentuk satgas ini?