RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Aktivis Perempuan Bersorak Gembira Usai DPR Sahkan UU TPKS. RUU TPKS resmi disahkan menjadi undang-undang sepekan setelah RUU tersebut disepakati delapan dari sembilan fraksi di rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di Badan Legislasi (Beleg) DPR, Rabu (6/4/2022) lalu.

Hari Perempuan Internasional, Massa Tuntut Pengesahan RUU TPKS. Dalam peringatan Hari Perempuan Internasional, massa mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Aksi Massa Perempuan Tuntut DPR Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam aksinya, mereka menuntut DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) belum juga disahkan.

Aksi Gerak Perempuan Lawan Kekerasan Seksual. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah serta Kemendikbud mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Mereka juga mendesak penetapan aturan bagi kampus di Indonesia untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual berpihak pada korban.

Aksi Tolak Pengesahan RUU PKS. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan atas rencana pengesahan RUU PKS yang dianggap masih bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat.

Aksi Menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Aksi tersebut menolak disahkannya RUU PKS yang tengah dibahas oleh DPR RI karena dinilai tidak berazaskan agama serta dapat meningkatkan perilaku seks bebas, aborsi, menjamurnya LGBT, dan legalitas pelacuran.

Koalisi Gerakan Perempuan Disabilitas Temui Komisi 8 DPR. Audiensi yang dihadiri koalisi gerakan perempuan disabilitas ini untuk mendukung percepatan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.