Revisi UU Pemasyarakatan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menjelaskan, RUU Pemasyarakatan merupakan rancangan undang-undang yang tertunda pengesahannya pada tahun 2019 lalu.

RUU Pemasyarakatan akan dijadwalkan untuk disahkan dalam rapat paripurna terdekat. Yaitu pada tanggal 7 Juli 2022.

Tahun 2020, tercatat sejumlah kasus kebakaran yakni Pertama, kerusuhan dan kebakaran di Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Utara. Kedua, Lapas Purwokerto terbakar. Ketiga, kerusuhan dan kebakaran Lapas Kabanjahe, Sumatera Utara.

Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dapat kembali dilanjutkan. Mengingat dua RUU tersebut merupakan RUU carry over dan masuk dalam Prolegnas 2020.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Nasdem di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Taufik Basari menyatakan pihaknya menolak RUU Pemasyarakatan dan RKUHP jika tidak dibahas menyeluruh dan memperhatikan keberatan-keberatan dari masyarakat.

Taufik mengakui RUU Pemasyarakatan perlu dikebut pembahasannya untuk mengatur penanganan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Jangankan pikir politik. Publik hidup dalam kecemasan setiap hari. Dan sangat potensial pasal-pasal yang selama ini kontroversial diloloskan. Apalagi di DPR nyaris tak ada oposisi saat ini, hanya PKS sendirian," tandasnya.

"Persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU pemasyarakatan dan RKUHP kami telah menerima dan berkoordinasi dengan pimpinan komisi III dan kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan komisi III yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat dua," kata Azis

Agenda yang dibahas adalah pengambilan keputusan soal RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan agar pembahasannya dilanjutkan.

"Sudah saatnya RUU Pemasyarakatan dibahas kembali dan disahkan oleh DPR RI,"

"Kami juga menunggu RUU Lapas, mestinya bisa segera langsung membahas saja, karena carry over. Apalagi masalahnya yang ditunggu-tunggu. Kami sudah siap pak, untuk membahasnya, lebih dari siap," jelas Adies Kadir.

Di Indonesia, peringatan hari Antikorupsi juga selalu diperingati tiap tahunnya. Meski begitu, bukan berarti Indonesia sudah terbebas dari korupsi. Sebab, masih banyak para pejabat yang terciduk kasus rasuah.

Sementara RUU lain yakni RUU MK dan RUU Jabatan Hakim akan masuk pada tahun 2021 atau Prolegnas jangka menengah.

Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil ingin adanya pembahasan ulang terutama pasal-pasal di dua UU itu yang dianggap kontroversial.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menegaskan RUU KUHP dan Revisi UU Pemasyarakatan tidak akan dibahas kembali DPR periode 2019-2024. Dua RUU tersebut pada periode sebelumnya ditunda untuk disahkan.

DPR Segera Sosialisasikan RUU KUHP dan Revisi UU Pemasyarakatan ke Kampus. Sosialisasi itu, menurut Herman, bukan mengartikan pembahasan kembali. DPR hanya mensosialisasikan isi subtansi RUU tersebut ke publik tanpa membahas kembali isi yang ditolak publik sebelumnya.

Yasonna menyebut sudah banyak ide-ide dalam kepalanya yang siap disalurkan pada Komisi III nanti.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Penundaan itu dilakukan sampai waktu yang tidak ditentukan.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly memastikan pemerintah akan menyusun peraturan pemerintah (PP) baru untuk mengatur prosedur pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat. Pernyataan tersebut terkait kemudahan pemberian remisi napi koruptor dalam revisi UU Pemasyarakatan.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang (RUU). Empat RUU tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan.