Reklamasi

Revegetasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklarifikasi bahwa tanggul beton KCN Cilincing bukan bagian dari Giant Sea Wall, melainkan proyek pelabuhan umum. Apa dampaknya bagi nelayan?

Aktivitas reklamasi dan pemanfaatan ruang laut di pulau itu dilakukan oleh PT Dewi Citra Kencana.

Polsus PWP3K Ditjen PSDKP melakukan pengawasan ulang terhadap lokasi kegiatan yang sebelumnya dilaporkan melakukan reklamasi di luar izin yang diberikan.

Terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, indikasi kegiatan reklamasi di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu melanggar peraturan.

Penertiban yang dilakukan terkait pengelolaan ruang laut, lanjut dia, terus dilakukan pihaknya sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan Perikanan 1,5 tahun yang lalu.

Kebutuhan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri sangatlah besar. Oleh karena itu, jika tidak diatur dengan baik di dalam PP, maka bisa jadi pulau-pulau akan habis diambil.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Karumpa menyampaikan, jika dilihat dari sisi ekonomi membangun satu konstruksi di atas lahan hasil timbunan pasir laut, membutuhkan biaya lebih besar.

Lima tersangka dala kasus reklamasi ilegal di Pantai Melasti, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dijerat pasal berlapis. Lima tersangka ialah GMK (58), MS (52), IWDA (52), KG (62) dan T (64).

Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali AKPB I Made Witaya mengatakan, ahli di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan reklamasi di Pantai Melasti menyebabkan kerusakan lingkungan dan biota laut.

PT Pembangunan Jaya Ancol sudah mendapat persetujuan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melanjutkan reklamasi Ancol.

Heru menjelaskan selain belum adanya wujud Pulau G, peruntukan detail pulau palsu itu harusnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sejak awal Ida menyarankan Pemprov DKI memastikan bahwa permukiman yang akan dibangun di Pulau G harus ramah bagi warga Jakarta yang berpenghasilan menengah ke bawah.

"Kami kan belum tahu nih, hunian ini tingkat apa," ujar Ida.

Meskipun demikian, Heru mengatakan, bila pulau G diarahkan untuk menjadi pemukiman, pemukiman yang dibangun akan dapat berupa apartemen ataupun rumah tapak.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menilai konsep perluasan yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya tidak ada bedanya dengan reklamasi. Dia menilai, hal itu bentuk penyiasatan bahasa.

Kepala Dinas Cipta Karya, Pertahanan, dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan bahwa perluasan daratan yang dimaksud berbeda dengan reklamasi.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan bentuk pemukiman yang akan dibangun di Pulau G tersebut.

Dalam RDTR 2022 tersebut, kawasan reklamasi Pulau G diarahkan untuk permukiman dalam Pasal 192 Zona Ambang Ayat (3) Pergub Nomor 31 Tahun 2022 Tentang RDTR.