Regulasi Penyiaran

KPI menilai perkembangan teknologi dan perubahan perilaku audiens membuat regulasi penyiaran perlu diperbarui.

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada program “Rakyat Bersuara” iNews atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), memicu pertanyaan tentang kualitas tayangan publik.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengusulkan agar regulasi pengawasan penyiaran diperluas hingga mencakup konten di media sosial, demi menjaga kualitas informasi publik dan melindungi masyarakat.

Panitia Seleksi (Pansel) telah resmi membuka pendaftaran Anggota KPI Pusat periode 2026-2029. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mendaftar secara daring hingga 23 Januari 2026, menandai dimulainya proses seleksi yang transparan.

Gilang diundang sebagai narasumber untuk memberikan perspektif lembaga penyiaran televisi dalam konteks revisi kebijakan perfilman nasional dslam UU Perfilman.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi penghentian sementara pada program "Xpose Uncensored" Trans7 akibat tayangan pesantren yang dinilai melukai publik, memicu pertanyaan tentang standar penyiaran.

Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan pentingnya liputan profesional terkait unjuk rasa. Apa saja aturan main yang harus dipatuhi lembaga penyiaran agar hak informasi masyarakat tetap terpenuhi?