regulasi pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan BUMN pangan untuk menjadi penggerak utama hilirisasi pertanian nasional, guna memperkuat industri dan ketahanan pangan.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan sedang menyusun regulasi untuk memperkuat rantai pasok bahan baku lokal bagi Program Makan Bergizi Gratis, demi menjamin ketersediaan pangan dan kelancaran implementasi.

DKPPP Tabalong mencatat 13 Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayahnya telah mengantongi Sertifikat Keamanan Pangan PSAT Tabalong. Ini menjamin produk pertanian aman dan higienis. Simak upaya pemerintah daerah.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menyetujui penerapan Nutri-Level, sistem pelabelan gizi baru yang bertujuan mengontrol konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih demi mencegah penyakit tidak menular.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) memperketat pengawasan impor ikan untuk memastikan produk perikanan segar memenuhi standar keamanan pangan dan melindungi kesehatan konsumen Indonesia.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras ekspor ke Arab Saudi telah mengantongi Health Certificate (HC), menjamin standar keamanan pangan internasional dan mendukung kebutuhan jemaah haji Indonesia.

Pemerintah Kota Malang mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar membeli bahan baku sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP) Bapanas demi menjaga stabilitas harga pangan di pasar, terutama setelah ditemukan SPPG y

Pengawasan obat dan makanan oleh BPOM pada tahun 2025 tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan Dampak Ekonomi fantastis mencapai Rp50,8 triliun. Simak bagaimana BPOM mewujudkannya dan rencana ke depan.

Badan Gizi Nasional (BGN) serius perketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis guna menjamin keamanan pangan dan mencegah keracunan, dengan sanksi tegas bagi dapur yang tak miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

DPRD Kota Banjarmasin sedang membahas Raperda Makanan Sehat Halal untuk memastikan jaminan keamanan pangan, khususnya bagi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan produk UMKM.

Anggota DPR RI mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan sebagai solusi strategis untuk mengatasi persoalan tata kelola pangan nasional yang tumpang tindih dan tidak terkoordinasi.

CISDI mendesak pemerintah untuk mewajibkan label peringatan GGL di kemasan produk makanan dan minuman. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari krisis kesehatan akibat penyakit tidak menular. Akankah ini jadi kenyataan?

Regulasi iklan kental manis di Indonesia dinilai lemah, mengancam kesehatan anak karena disinformasi. Para pegiat mendesak pemerintah perketat pengawasan iklan kental manis untuk melindungi generasi muda.

Sinergi Barantin BPOM kini semakin erat dalam memperkuat pengawasan pangan nasional. Kolaborasi ini bertujuan menjamin keamanan dan kualitas produk, melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk tidak aman. Apa saja langkah konkretnya?