Regulasi Kesehatan

Wacana Larangan Vape menguat di DPR, Komisi IX dan BNN sepakat perlu dipertimbangkan serius demi melindungi generasi muda dari risiko kesehatan dan penyalahgunaan narkoba.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pembentukan organisasi profesi tunggal tenaga kesehatan demi tata kelola yang kuat dan perlindungan publik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menjadi WHO Listed Authority (WLA) untuk vaksin pada Desember 2025, menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang diakui dunia dalam standar mutu vaksin.

Kementerian Kesehatan menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan, menegaskan independensi serta kepastian hukum dalam tata kelola profesi kesehatan di Indonesia.

BPOM menegaskan penguatan Pengawasan BPOM sebagai fondasi utama jaminan keamanan akses kesehatan masyarakat, didukung status WHO Listed Authority dan kolaborasi lintas sektor.

Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa, menyoroti pentingnya regulasi kesehatan dan program promotif-preventif untuk kesejahteraan pekerja maritim, melampaui fokus pada pengobatan.

Kemenkumham Kalsel turun tangan menyempurnakan regulasi Kawasan Tanpa Rokok Banjarmasin. Perda lama dinilai tak relevan, akankah perlindungan masyarakat makin kuat?

Gubernur Hidayat Arsani menekankan pentingnya sinergi rumah sakit Babel untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Apa saja tantangan dan harapan di balik dorongan ini?