Pungli Di Kemenhub

Kepolisian Daerah (Polda) Bali, menangkap dua pelaku pungutan liar (Pungli) kepada para sopir kendaraan di Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), Jembatan Timbang Cekik, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pengelolaan dan pengawasan di jembatan timbang kini dibuat lebih transparan. Hal itu demi mencegah oknum-oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) melakukan Operasi tangkap Tangan (OTT) terhadap dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Kedua pelaku memungut uang secara liar terhadap masyarakat yang melakukan uji KIR kendaraan.

Kasus korupsi di Kemenhub, mantan Dirjen Hubla dituntut 7 tahun penjara. Tuntutan itu diberikan setelah Antonius dinilai terbukti menerima suap proyek pengerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tahun 2016, dan pengerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur.

Tak penuhi panggilan KPK, Jonan bisa dihadirkan di sidang eks Dirjen Hubla. Menteri ESDM Ignasius Jonan tak penuhi panggilan KPK terkait kasus suap Dirjen Hubla Kemenhub, Antonius Tonny Budiono pada 4 Desember 2017 lalu. Meski KPK menyatakan pemeriksaan Jonan akan dijadwalkan ulang, berkas Antonius tetap dilimpahkan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan wilayah yang rawan praktik pungutan liar (pungli) maupun korupsi. Tak hanya itu, proyek-proyek di bawah naungan kedua direktorat ini juga menjadi proyek paling rawan pungli dan korupsi.

Kepolisian mengamankan tersangka pungutan liar (pungli) di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Total uang diamankan Rp 6,1 miliar dari penangkapan itu. Meski begitu, polisi masih enggan membuka nama para pelaku.

Dua pegawai honorer Dishub Kutai ditangkap tim saber pungli. Polisi menyita Rp 76.000 uang hasil parkir. Diduga, keduanya meminta uang parkir tanpa menyertakan karcis parkir yang mesti diserahkan kepada pemilik kendaraan.

Polisi periksa Kadishub terkait pungli di Terminal Depok. Gandara diperiksa sekitar empat jam dan dicerca 20 pertanyaan. Yaitu seputar peristiwa tersebut. "Status kepala dinas ini masih saksi, kami tapi terus melakukan pendalaman," tuturnya.

Informasi yang diperoleh, BP diamankan pada Jumat (24/2) pagi sekitar pukul 10.30 WITA, di kantor unit pelaksana teknis (UPT) kantor pengujian kendaraan bermotor di Tanjung Redeb, Berau. Modusnya, BP diduga menaikkan tarif uji KIR di luar ketentuan.

Aliran uang pungli angkot diduga mengalir ke Kadishub Depok dan LSM. Praktik pungli yang dilakukan adalah dengan menaikkan retribusi sopir angkot. Selain itu jumlah karcis yang dijual pun tidak dilaporkan. Mereka hanya mengejar target pendapatan Rp 1 miliar setahun.

"Kita siap untuk memberantas pungli, apabila ada pegawai Kemenhub yang melakukan praktik pungli, kita sanksi administrasi, apabila pelanggarannya terlalu berat, kita serahkan kepada yang berwajib."

OTT pungli, Petugas pemeriksa dokumen Pelabuhan Tanjung Mas dibekuk. J diduga melakukan pungli kepada pengusaha ekspedisi. Dari perbuatan culas ini, J setiap bulannya bisa mendapat Rp 500 juta.

Pungli Rp 10 ribu sopir truk, anggota Dishub Bogor diciduk polisi. Aparat kepolisian menangkap tangan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor berinisial SH. Anggota LLD Dishub ini diciduk karena kedapatan pungli dari pengemudi truk sebesar Rp 10 ribu.

General Manager Bandara SSK II, Jaya Tahoma Sirait membenarkan adanya pungutan Rp 5.000 itu kepada warga yang ingin menggunakan jasa taksi dari bandara."

Meski dianggap sepele, tetapi jangan dipandang sebelah mata. Perputaran duitnya bisa menyaingi rasuah kakap. Apalagi kalau digelar saban hari.

Ada PNS yang masuk ke komunitas pelaut untuk menawarkan sejumlah kemudahan perizinan dengan imbalan tertentu. Sebaliknya ada juga orang luar yang menyusup di lingkungan Kementerian untuk mendapat kemudahan perizinan.

Ada ratusan perizinan yang dikelola Kementerian Perhubungan. Di Ditjen Perhubungan Laut disinyalir tempat paling banyak pungutan liarnya.

Dalam kasus pungli di Kemenhub, Kepolisian menemukan bukti puluhan juta Rupiah dan rekening Rp 1 miliar.

OTT Kemenhub, polisi kantongi daftar calon penerima pungli. Penyidik Polda Metro Jaya sudah memanggil beberapa orang saksi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), beberapa waktu lalu. Hal tersebut untuk mengusut adanya keterlibatan petinggi di Kemenhub.